Kapolri tunggu laporan Menteri ESDM soal pencatutan nama Jokowi

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menunggu adanya laporan pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi )dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2041.

Saat ini Mabes Polri belum menerima ada laporan kasus yang pertama kali diungkapkan Menteri ESDM Sudirman Said itu. "Belum ada laporan," kata Jenderal Badrodin Haiti di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (12/11).

Namun saat disinggung apakah Polri siap akan menindak jika ada yang melaporkan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2041 ke Mabes Polri, Badrodin hanya menjawab diplomatis.

"Belum ada laporan, tunggu," singkat Badrodin yang langsung masuk mobil dinasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said dalam sebuah diskusi di program televisi mengatakan bahwa ada politisi cukup terkenal menjual nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport. Tentu saja politisi itu meminta imbalan bagian saham Freeport sekaligus proyek pembangkit listrik di Timika, Papua.

Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sarankan agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melaporkan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2041 kepada penegak hukum.

Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan Pihaknya juga meminta Sudirman menjelaskan secara transparan tentang masalah ini.

"Memang sebaiknya Menteri ESDM bisa jelaskan secara transparan atau melaporkan hal ini kepada penegak hukum," kata Indriyanto di Jakarta, Kamis (12/11).