Kapolri usul Densus Tipikor di bawah kendali Polri, Kejagung dan BPK

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusulkan dua metode kerja Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Usulan ini disampaikan dalam rapat gabungan Komisi III dengan KPK dan Kejaksaan.

Opsi pertama, Densus Tipikor dibuat satu atap dengan Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan sistem ini, Densus Tipikor akan dijalankan oleh 3 lembaga, tidak hanya Polri.

Di bawah kendali 3 lembaga, kata Tito, kepemimpinan Densus Tipikor akan dijalankan melalui prinsip kolektif kolegial sehingga sulit diintervensi.

"Pertama, dibentuk satu atap dengan Jaksa Penuntut Umum sehingga kepemimpinannya bukan dari Polri, namun kami usulkan satu perwira tinggi bintang dua Kepolisian, satu dari Kejaksaan, dan satu dari Badan Pemeriksa Keuangan," kata Tito di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/10).

Tito melanjutkan, opsi kedua yakni Densus Tipikor tidak perlu satu atap. Namun tetap dipimpin oleh Perwira Tinggi Polri bintang dua seperti Detasemen Khusus 88 Anti-teror.

"Namun di Kejaksaan ada Satgas khusus sehingga bisa koordinasi dalam pemberantasan korupsi. Seperti Densus 88, sudah ada Satgas penuntutan di Kejaksaan tujuannya agar tidak ada bolak balik perkara ketika berkas selesai," terangnya.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini kembali menegaskan, kehadiran Densus Tipikor bukan untuk menyaingi kewenangan penegak hukum lain seperti KPK dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi.

Akan tetapi, lanjut Tito, Densus Tipikor dibentuk agar ada pembagian tugas dalam penanganan berbagai kasus korupsi di Indonesia.

"Saya tegaskan bahwa kehadiran Densus Tipikor Polri bukan menegaskan rekan-rekan penegak hukum lain, bukan untuk menyaingi KPK dan Kejaksaan. Namun kasus korupsi sangat luas sehingga bisa bagi tugas," tukasnya.