Kasad minta purnawirawan ikut Pilkada tak seret loyalis yang masih aktif
Merdeka.com - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono mengingatkan kepada jajaran TNI AD untuk setia menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Dari hal itu dia menekankan bagi para purnawirawan yang mengikuti Pilkada tak melibatkan loyalisnya.
Pesan tersebut diungkapkannya akibat reaksi masyarakat serta berbagai pihak yang memiliki kekhawatiran akan terganggunya netralitas TNI karena beberapa Purnawirawan TNI AD ikut berkompetisi.
"Para purnawirawan agar benar-benar tulus dan ikhlas untuk tidak menarik menarik lagi dan melibatkan personel angkatan darat terhadap berbagai akses yang dapat mengarah pada politik praktis, serta agar netralitas TNI tetap terjaga," kata Mulyono saat memimpin upacara Sertijab perwira di Mabes TNI AD, Kawasan Jakarta Pusat, Senin (15/1).
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Apa yang dilakukan TNI menjelang Pilkada? Pangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada, maupun juga menggunakan fasilitas TNI.
-
Bagaimana TNI memastikan keamanan Pilkada? Perhatikan tentang situasi terkini, indeks kerawanan pilkada, kemungkinan perkembangan situasi, jumlah personil yang diturunkan hingga langkah-langkah antisipasi,' katanya kepada para Dansat.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Kenapa TNI harus dijaga dari pengaruh partai politik? Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara.
Baginya, hal tersebut sebagai wujud kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya oknum prajurit TNI AD yang bertindak tidak netral. Sekaligus jaminan kepada masyarakat bahwa TNI AD serius mengawal proses demokrasi di Indonesia.
Lanjut Mulyono, TNI AD harus tegas berada di tengah-tengah kepentingan rakyat bangsa dan negara. Loyalitas TNI AD pun harus tegak lurus secara hirarkis sesuai amanat konstitusi.
"Jadi TNI telah jadi jiwa, nafas, dan sikap yang ditunjukkan oleh seluruh prajurit TNI AD dalam kehidupan sehari harinya. Oleh karena itu, netralitas bagi TNI AD telah final dan tidak perlu diperdebatkan atau diragukan kembali," tuturnya.
Lebih lanjut, Mulyono menepis terkait anggapan bahwa TNI telah berpolitik praktis. Sebab, anggota TNI yang ikut meramaikan pesta demokrasi itu telah mengakhiri masa baktinya.
"Dalam kontestasi Pilkada 2018 adalah para purnawirawan yang telah mengakhiri masa dinasnya. Sebagai, WNI tentu mereka juga memiliki hak politik untuk turut dalam kontestasi politik yang ada. Jadi tidak benar kalau Pilkada ini adalah wujud kembalinya TNI untuk berpolitik praktis," tuturnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal ini berdasarkan ST Panglima TNI Nomor : 1681/2018 dan ST Kasad Nomor : 33/2019 tentang penggunaan hak berpolitik.
Baca SelengkapnyaDudung memberikan sebuah pesan bersifat keras yang menjadi sorotan. Ia mencoba mengingatkan kepada para Pangdam dan jajarannya dalam menghadapi politik 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Maruli, sejak awal pihaknya telah menegaskan semua jajaran untuk tetap netral selama kontestasi pemilu.
Baca SelengkapnyaAgus menegaskan tidak segan menindak siapapun prajurit aktif baik secara pidana ataupun hukuman disiplin bila ketahuan tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaKasad Dudung Abdurrachman menegaskan agar prajurit TNI netral selama Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHal ini dikatakan Mahfud dalam sambutannya di Rakor Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam Rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2024, Rabu (27/9).
Baca SelengkapnyaKasad Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan komitmennya untuk menjaga netralitas prajurit.
Baca SelengkapnyaDudung juga menyinggung ada purnawirawan yang mendukung salah satu peserta Pemilu.
Baca SelengkapnyaPanglima meyakini jika para purnawirawan tersebut tidak untuk mengajak para prajurit TNI aktif untuk berpolitik.
Baca SelengkapnyaArahan tersebut sesuai dengan perintah Panglima TNI Laksamana, Yudo Margono agar Agus menjaga dan menjunjung tinggi netralitas prajurit jelang tahun politik .
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin mewanti-wanti Panglima agar prajurit TNI agar netral saat Pilkada
Baca SelengkapnyaKepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan, prajurit TNI dilarang untuk berpolitik.
Baca Selengkapnya