Follow
KASN Minta Pimpinan Hilangkan Hallo Effect untuk Nilai Kinerja ASN
Merdeka.com - Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Bidang Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah I Sri Hadiati Wara Kustriani mengatakan para pimpinan perlu menghilangkan hallo effect, yaitu penilaian berdasarkan kesan pertama, saat menilai kinerja ASN.
"Perlu ketegasan para pimpinan untuk menghilangkan hallo effect, seperti dengan alasan kasihan dan alasan lain yang tidak masuk akal," kata Sri Hadiati saat menjadi narasumber secara virtual dalam gelar wicara bedah karya tulis ilmiah Dari LAN untuk Negeri yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di Kantor LAN, Jakarta, dilansir, Rabu (22/12).
Menurut dia, penilaian menggunakan hallo effect itu akan merugikan para ASN, bahkan birokrasi di Indonesia secara umum karena mereka yang berkinerja tinggi menjadi tidak terlihat dalam penilaian para pimpinannya.
-
Siapa yang tidak disukai atasan? Menurut CEO dan salah satu pendiri Blueland, perusahaan rintisan yang memproduksi pembersih ramah lingkungan, Sarah Paiji Yoo, karakteristik seperti karyawan yang antikolaboratif jadi salah satu yang tidak disukai atasan di tempat kerja. Ia berusaha untuk menghindari tipe ini saat melakukan rekrutmen.
-
Mengapa karyawan tidak dipromosikan? Tidak sedikit seseorang berada di zona nyaman, dan menjadi seorang 'job clinger'. Orang tersebut berada di satu pekerjaan dalam durasi yang panjang seperti di atas 3 tahun lebih.
-
Siapa yang terancam PHK di PT Hung-A Indonesia? Sekitar 1.200 karyawan di perusahaan itu terancam pemutus hubungan kerja (PHK) massal.
-
Kenapa hukum di Indonesia mengecewakan? 'Ada tiga kata yang sangat penting di dalam orasi ini yaitu kata etika, moral dan hukum semua kata itu, rangkaian kata itu penting, tapi saya akan bicara etika, moral dan hukum. Kenapa topik ini dipilih, karena kita punya hukum tetapi hukum kita itu sangat mengecewakan,' kata Mahfud MD di Jakarta, Kamis (30/11).
-
Kenapa terlalu percaya diri di dunia kerja bisa merugikan? Di banyak tempat kerja, pencapaian lebih dihargai daripada proses belajar. 'Kita tidak diberi insentif untuk mengakui ketika pengetahuan kita sudah habis,' tambahnya. Ini membuat kerendahan hati menjadi sesuatu yang kurang dihargai. Tanpa pengakuan akan kekurangan, Anda tidak akan berkembang baik sebagai karyawan maupun sebagai pribadi.
-
Mengapa perwira tersebut diperlakukan seperti itu? Dijelaskan dalam video, bahwa setiap prajurit yang sudah masuk ke rumah tahanan maka dianggap sama. “Tidak ada yang spesial di penjara militer meski setinggi apapun pangkatnya,“
Lebih lanjut, Sri Hadiati juga menyampaikan bahwa kinerja merupakan salah satu aspek penting dalam merancang manajemen talenta, di samping aspek kompentensi yang dimiliki oleh para ASN, sehingga tujuan organisasi bersangkutan pun dapat dicapai.
Dengan demikian, kata dia, penilaian kinerja ASN secara tepat dan tanpa dipengaruhi hallo effect semakin mendesak untuk dilakukan oleh para pimpinan dalam mengoptimalkan manajemen kinerja ASN.
Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh KASN, kata Sri Hadiati, ditemukan bahwa penilaian kinerja ASN pada saat ini masih diberlakukan sebagaimana pada masa pemberlakuan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3).
Aspek penilaian kinerja ASN versi lama itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
"Dari pengawasan yang KASN lakukan, penilaian kinerja masih diberlakukan sama dengan waktu dahulu kita menyusun DP3," ucapnya.
Padahal pada saat ini, menurut Sri Hadiati, penilaian kinerja ASN sepatutnya dilakukan melalui manajemen talenta dan sistem merit yang telah disusun oleh KASN.
Oleh karena itu, Sri Hadiati memandang perlu keseriusan para pimpinan untuk menerapkan manajemen kinerja dengan benar.
Keseriusan itu, lanjut dia, dapat pula mengurangi keraguan berbagai pihak terhadap nilai-nilai kinerja yang dicapai oleh ASN.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Saat ini jumlahnya sudah membengkak hingga 2,3 juta orang di seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya
Permintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.
Baca Selengkapnya
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda sedang mencari solusi permasalahan pelanggaran netralitas ASN selama Pilkada lewat revisi UU ASN.
Baca Selengkapnya
Bambang memastikan IKN bukan tempat buangan untuk ASN yang berkinerja buruk.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Golkar Supiansa merspons soal target kinerja peningkatan kompetisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan HAM.
Baca Selengkapnya
Pegawai KPK selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.
Baca Selengkapnya
Novel Baswedan membongkar pelemahan di KPK saat ini dilakukan lewat pegawainya yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Selengkapnya
Abdullah Azwar Anas mengungkapkan ada tiga rencana kebijakan dalam penataan tenaga non ASN atau tenaga honorer di Indonesia..
Baca Selengkapnya
Beberapa pelanggaran disiplin yang dapat mengakibatkan pemotongan TPP antara lain sering terlambat masuk kerja, pulang cepat.
Baca Selengkapnya
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca Selengkapnya
Jumlah honorer mencapai 2,3 juta orang, yang awalnya hanya diperkirakan 400.000 orang.
Baca Selengkapnya
kebijakan cleansing guru honorer tindakan ngawur dan tidak berperikemanusiaan
Baca Selengkapnya