Kasus 448 napi kabur, Komisi III DPR desak Jokowi evaluasi Yasonna

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Hanura Syarifudin Sudding mendesak Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi kinerja Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Usulan ini menyusul kaburnya 448 orang dari total 1.870 tahanan dan narapidana yang melarikan diri dari Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, pada Jumat pekan lalu.

"Ya saya kira dengan rentetan permasalahan di Lapas ya saya kira ini bisa menjadi evaluasi dilakukan oleh Presiden terhadap kinerja Menkum HAM," kata Sudding di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/5).

Kaburnya ratusan napi di Rutan Sialang Bungkuk disebabkan karena masalah kelebihan kapasitas, pungutan liar hingga tindakan diskriminatif dari petugas. Sudding melihat masalah-masalah tersebut adalah masalah klasik dan belum diselesaikan hingga sekarang.

"Kita sering dengar permasalahan-permasalahan di lapas dan saya kira permasalahannya hampir sama ya menyangkut masalah diskriminatif, menyangkut masalah pungli menyangkut saya kira over kapasitas dari dulu ya dan sampai sekarang belum ada titik penyelesaian dari Kemenkumham," tegasnya.

Sudding menyebut Komisi III DPR telah sejak lama mengkritisi sekaligus meminta agar pengelolaan Lapas dilakukan secara profesional. "Saya kira bukan kali ini ya kita mengkritisi tentang persoalan yang ada LP tapi sudah sering kali setiap kali rapat kita kritisi agar penanganan warga binaan yang ada di LP ini betul-betul di lakukan secara profesional oleh para petugas Lapas," terangnya.

Sekjen Partai Hanura ini mendorong agar para pengguna narkoba mendapat rehabilitasi dan tidak menghuni Lapas. Hal ini dikarenakan sebagian besar Lapas di Indonesia dihuni pengguna narkoba.

"Pengguna-pengguna narkoba ini nah ada suatu kebijakan kemarin agar para pengguna ini direhabilitasi. Tapi yang paling fokus kita adalah para gembong dan sindikat mafia narkoba ini. Jangan lalu para pengguna-pengguna ini menghuni Lapas," ujar Sudding.

Pemerintah berencana membangun lapas-lapas baru yang lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sudding menuturkan, wacana itu telah bergulir sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sayangnya, rencana tersebut tidak terealisasi karena persoalan anggaran.

"Dulu ada zaman Pak SBY bahkan disiapkan anggaran tapi kan tidak terealisasi. Kalau enggak salah itu tidak terealisasi dalam rangka pembangunan Lapas jauh dari pemukiman dan Lapas representatif. Tidak terealisasi," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly kecewa atas kaburnya 448 napi Rutan Kelas IIB Kota Pekanbaru. Saking marahnya, Yasonna menggebrak meja berkali-kali saat mengetahui praktik pungutan liar dan pemerasan, salah satu pemicu kaburnya ratusan tahanan.

"Saya tidak akan toleransi. Perilaku ini betul-betul biadab, sangat biadab," kata Yasonna sambil menggebrak meja di hadapan petugas rutan dan Kanwil Kemenkum HAM Riau, di dalam Rutan Kelas IIB Pekanbaru, Minggu (7/5). Seperti dilansir Antara.

Kejadian itu turut disaksikan oleh Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, dan Kepala Kanwil Kemenkumham Riau Ferdinand Siagian.

Dia mengatakan sudah berkali-kali memperingatkan agar praktik pungli dan pemerasan di rutan maupun lembaga pemasyarakatan, untuk diberantas.

"Presiden sudah kasih kita APBN, tapi mau bangunan secantik apapun kalau mental kita seperti ini tidak akan bisa," katanya.