Kasus Ahok, hukum dan demokrasi harus saling menguatkan

Merdeka.com - Kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dinilai sebagai bagian dari ujian kematangan berdemokrasi di Indonesia. Iklim demokrasi di Indonesia bisa terlihat dari cara institusi menyelesaikan persoalan.

"Demokrasi di Indonesia semakin matang. Itu terjadi karena demokrasi disini tidak meninggalkan masalah sehingga institusi-institusi semakin hari semakin matang," ujar Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian development (INFID) Sugeng Bahagijo dalam konferensi pers bertajuk 'Penegakan Hukum dan Dinamika Proses Demokrasi' di Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Selasa (15/11).

Sugeng menuturkan, aspek perdamaian dan semangat keberagaman harus diperhitungkan dalam upaya penyelesaian kasus hukum yang menyeret nama Ahok. Menurutnya, dua hal ini sangat penting dan tidak bisa dikesampingkan.

"Seperti apa yang terjadi saat ini, proses hukum dan demokrasi itu saling menguatkan jadi bukan saling melemahkan" tambahnya

Sementara itu aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Donny Ardyanto meminta semua pihak menghormati proses hukum yang dijalani Ahok. Meski ada dinamika demo besar-besaran menuntut Ahok dihukum, itu justru menyalahi aturan.

"Semua komponen bangsa sudah semestinya menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai pedoman penegakan keadilan dalam kasus (Ahok) ini," kata Donny Ardyanto.

Pihaknya tidak melihat ada unsur penistaan agama dalam kasus Ahok. Mantan Bupati Belitung Timur itu dipidana karena tekanan massa. Karena itu dia mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak mengorbankan Ahok hanya karena adanya tekanan massa.

"Jangan sampai Jokowi mengorbankan Ahok dengan alasan untuk stabilitas. Akan lebih baik bila pemerintah fokus mengatasi berbagai persoalan lain semisal hate crime, hate speech, dan terorisme. Penegakan hukum yang sebenarnya harus diperkuat di situ, bukan di tempat lain. Ini momentum bagi Jokowi untuk membuktikan sejauh mana pemerintahannya mampu menetapkan hukum sebagai panglima," ujar Donny.

Dia juga melihat adanya manuver dari elit politik yang mendompleng kasus Ahok untuk menyerang pemerintahan Jokowi. Dinamika ini dinilai sudah tidak sehat lagi.

"Dinamika sejauh ini sudah membelok dan keluar dari jalur seimbang, pemerintah jokowi juga harus memperhatikan dan menindak tegas ujaran-ujaran kebencian dan tindakan intoleran kepada kelompok rentan," tambahnya. (mdk/noe)