Kasus Arcandra, Jokowi harus minta maaf pada rakyat

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan secara terhormat Arcandra Tahar dari posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pencopotan Arcandra menyusul polemik kewarganegaraan ganda.

Walaupun sudah memberhentikan Arcandra, Presiden Jokowi tidak dapat langsung bernafas lega. Sebab dia diminta untuk menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena telah melanggar konstitusi.

Pengamat Politik Ray Rangkuti mengatakan, pemberhentian Arcandra membuktikan yang bersangkutan memang bukan warga negara Indonesia. Sebab tidak ada alasan kuat dibalik pemberhentian ini kecuali karena alasan status warga negaranya.

Menurutnya, pemberhentian ini tidak lantas menghapuskan kekeliruan Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara. Karena adanya kelalaian presiden memilih anggota kabinetnya yang bukan warga negara Indonesia. Artinya, pengangkatan Archandra sebagai menteri dlm statusnya sebagai warga negara asing adalah tindakan melanggar Undang-Undang Kementerian Negara.

"Sudah sepantasnya pemberhentian saudara Arcandra harus diserta dengan permintaan maaf presiden karena telah lalai mengangkat seorang menteri yang bukan merupakan warga negara Indonesia," katanya kepada merdeka.com, Senin (15/8).

Selain itu, Ray menyayangkan, Menteri Sekretaris Negara M. Pratikno tidak menyampaikan permohonan maaf tersebut saat mengumumkan keputusan Presiden Jokowi untuk memberhentikan Arcandra. Mengingat dalam waktu 20 hari menjabat, Arcandra telah membuat kebijakan strategis.

Dia menilai, kebijakan strategis tersebut tidak berlaku dan harus dipertimbangkan kembali. Mengingat kebijakan tersebut tidak diputuskan oleh warga negara Indonesia, melainkan warga negara Amerika.

"Dengan begitu pula, apapun yang menjadi keputusan, kebijaksanaan dan aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh Arcandra harus dinyatakan batal. Sebab, selama dua minggu menjabat sebagai menteri adalah jabatan yang tidak semestinya ada pada beliau," terangnya.

Ray mengharapkan, Presiden Jokowi untuk segera melakukan perbaikan internal. Sekalipun tentunya segala hal yang terjadi merupakan keputusan presiden, tapi masukan dan informasi haruslah benar-benar valid.

"Sejatinya masalah sepele seperti ini tak perlu menjadi batu sandungan bagi reputasi presiden. Itulah sebabnya presiden perlu melakukan pembenahan internal. Selain itu, perlu juga mengingatkan presiden untuk tidak menggampangkan persoalan," tegasnya.

Alumnus UIN Syarif Hidayatullah ini meminta, Presiden Jokowi untuk mengurangi agenda kunjungan atau blusukan ke daerah-daerah. Mengingat banyak persoalan yang harus diperhatikan dengan cermat, bukan hanya menyerahkan kepada kementerian terkait.

"Beliau betul-betul harus cermat. Kebiasaan blusukan ke daerah sebaiknya dikurangi. Membaca detil berbagai info sangat diperlukan untuk tidak terjebak kedua kalinya dalam masalah yang sepele," tutup Ray.