Kasus Arcandra, Jokowi ingin WNI di luar negeri pulang bangun bangsa
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM menggantikan Sudirman Said dalam perombakan Kabinet Kerja jilid II. Namun, Arcandra hanya bertahan menjabat selama 20 hari setelah diberhentikan secara hormat oleh Presiden Jokowi karena tersandung masalah kewarganegaraan ganda.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menduga Presiden Joko Widodo menunjuk Arcandra agar dapat menarik pulang putra bangsa yang merantau ke luar negeri untuk dapat berkontribusi di tanah air.
"Pak Jokowi berkeinginan pelajar, mahasiswa, orang-orang profesional yang bekerja di luar negeri bagaimana itu ditarik kembali membangun bangsanya. Itu yang saya tangkap keinginan Pak Jokowi," kata Tjahjo usai menghadiri Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/8).
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Apa yang dihalangi dari Prabowo dan Megawati? Sesungguhnya pertemuan antara Prabowo dengan Megawati tidak ada halangan atau hambatan. Dia menyebut, perbedaan politik antara Prabowo dan Megawati di Pilpres 2024 tidak menjadi permasalahan.
-
Siapa yang dapat memberhentikan presiden? Selain itu, amandemen ketiga pada tahun 2001 menambahkan pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945 yang mengatur tentang prosedur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden oleh MPR atas usul DPR, dengan syarat-syarat tertentu.
-
Apa yang ditolak Prabowo? Video yang diunggah akun YouTube ONE NATION pada 6 Juni 2024, bernarasi; TEPAT MALAM JUMAT:bangbang:PRABOWO MELAWAN PERINTAH JKW, TOLAK MENTAH2 KAESANG JADI GUBERNUR DKIKABAR MENGGEMPARKANPRABOWO LAWAN PERINTAH JKWTOLAK MENTAH2 KAESANG JADI GUBERNUR DKI
-
Apa yang ingin dihentikan oleh Presiden? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Siapa saja yang dipecat selain Jokowi? Selain Jokowi, Gibran, dan Bobby, terdapat 27 kader lain yang juga menerima sanksi berupa pemecatan. Keputusan ini menunjukkan bahwa tindakan tegas diambil terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran.
Namun keinginan Presiden Joko Widodo itu terhalang oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia yang tidak memperkenankan warga negara Indonesia memiliki paspor negara lain.
"Tapi prinsipnya ya bahwa negara kita memang ada UU yang mengatur," katanya.
Seperti diketahui, setelah memberhentikan Arcandra Tahar dari posisi Menteri ESDM, Presiden Joko Widodo untuk sementara menunjuk Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan sebagai Pelaksana Tugas Menteri ESDM. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menyentil Aparatur Sipil Negara atau ASN yang enggan pindah ke Ibu Kota Nusantara.
Baca SelengkapnyaKemudahan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021.
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, bahwa pemindahan narapidana (napi) warga negara asing (WNA) ke negara asalnya masih dalam kajian.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memberi sambutan saat groundbreaking Hotel Nusantara, Penajam Paser Utara, Kamis (21/9)
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan dirinya sering merasa risau setiap mendengar pujian itu sebab Istana Jakarta dibangun oleh kolonial Belanda.
Baca SelengkapnyaMenurutnya hal itu tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin tidak ada diskriminasi.
Baca SelengkapnyaIstana menjelaskan kunjungan Jokowi di Jateng dalam kapasitas sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaIstana meluruskan ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan bantuan tersebut akan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Megawati dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta
Baca SelengkapnyaKepala negara meminta apa yang dipelajari negara lain juga dipelajari Indonesia. Jokowi meminta RI bergerak adaptif guna menghadapi kompetitor.
Baca SelengkapnyaPakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti penyataan Jokowi soal Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca Selengkapnya