Kasus Arcandra, Jokowi jadi boneka kelompok penyusup di istana

Merdeka.com - Kecermatan Presiden Joko Widodo saat memilih menteri menuai kritik. Kasus Arcandra Tahar memiliki dua kewarganegaraan dinilai sebagai kesalahan fatal.

Politikus senior PDIP Tubagus Hasanuddin melihat ada upaya kelompok tertentu untuk menutupi status Arcandra. Bahkan, Jokowi hanya manut ketika disorongkan nama untuk dijadikan menteri.

"Dia (Jokowi) sudah menjadi boneka kelompok tertentu yang disusupkan ke istana," kata Hasanuddin kepada merdeka.com, Selasa (16/8).

Dia curiga saat nama Arcandra diajukan hanya sisi positif yang ditonjolkan. Arcandra, pria asal Padang sempat menjabat sebagai Presiden Petroneering, di Houston, Texas, kariernya pun begitu mentereng di Amerika Serikat.

"Hanya dengan cover seorang ahli perminyakan," tutur pensiunan jenderal bintang dua TNI itu.

Meski begitu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat tersebut melihat para menteri di ring satu presiden kurang teliti. "Ya pembantunya yang salah, masa presiden ngecek," tandasnya.

Seperti diketahui, isu soal kewarganegaraan ganda Arcandra beredar sejak akhir pekan lalu. Arcandra disebut-sebut memiliki paspor Amerika Serikat sejak tahun 2012.

Berdasarkan Undang-undang 12/2006 tentang Kewarganegaraan, Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda. WNI yang mengambil sumpah atau berpindah kewarganegaraan, otomatis status kewarganegaraan Indonesianya gugur.

"Menyikapi pertanyaan-pertanyaan publik terkait dengan status kewarganegaraan Menteri ESDM saudara Arcandra Tahar, dan setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber, presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat saudara Arcandra Tahar dari posisi sebagai menteri ESDM," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno.