Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kasus bayi Dera, program kesehatan ala Jokowi dipertanyakan

Kasus bayi Dera, program kesehatan ala Jokowi dipertanyakan Bayi Dera. mustiana lestari.©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Bayi Dera Nur Anggraini mengembuskan napas terakhir karena lima rumah sakit yang diharapkan bisa menolongnya ternyata menolak. Mereka menolak dengan berbagai alasan, mulai dari kamar penuh sampai tidak ada alat bantu.

Untuk menyelamatkan putrinya, Elias Setya Nugroho, orang tua Dera, pertama kali langsung membawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Memang, saat itu Elias yang tidak mempunyai Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan hanya membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

"Saya sampai nginep di RSCM. Tapi paginya ke sana lagi, jawabannya tetap masih penuh ruangannya," kata Elias kepada kepada merdeka.com, Senin (18/2).

Orang lain juga bertanya?

Beberapa rumah sakit yang didatanginya seperti Harapan Kita, juga menolak. Alasannya masih sama, kamar penuh.

Belajar dari kasus ini, Ketua Forum Komunikasi Warga Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menyarankan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka mata lebar-lebar. Bahwasannya, penerapan program kartu sehat yang digagasnya tidak semudah kampanyenya.

"Belajar dari kasus Dera, Pak Jokowi harus meng-clear-kan sistem Kartu Jakarta Sehat (KJS) ini," kata Tigor kepada merdeka.com, Senin (18/2).

Tigor menilai program ini sebenarnya cukup baik. Hanya saja, belum ada satu aturan pakem untuk siapa program ini ditujukan dan apa jaminan untuk pihak rumah sakit yang diajak kerja sama.

"Jangan asal program, karena kasian ini warga kita," protesnya.

Dalam pengamatannya, program berobat gratis ala Jokowi ini banyak kekurangan. Dia berharap, Jokowi segera menjelaskan detail aturan main sistem ini.

"Ini urusan gubernur untuk membereskan. Gubernur harus fokus sebenarnya untuk siapa kartu ini, karena akibatnya banyak orang yang berobat hingga warga miskin yang benar-benar membutuhkan malah tak tertangani," kritiknya.

"Selain itu, pemprov harus menjamin rumah sakit tidak dipersulit saat mengajukan klaim. Karena proses klaim yang sulit itu juga berdampak ke pelayanan si pasien," tambahnya.

Selain pemprov, kasus bayi Dera menjadi tamparan bagi Kementerian Kesehatan. Ini membuktikan lemahnya pengawasan pemerintah pada rumah sakit yang jelas-jelas menjadi rekanan.

"Menkes harus mengevaluasi rumah sakit-rumah sakit yang menjadi rekanan pemerintah. Kalau sudah kerjasama, enggak usah takut lah RS swasta itu nggak dibayar. Kalau ada yang membandel, Menkes harus kasih sanksi kepada pengelola," imbau Tigor.

Seperti diberitakan sebelumnya, pasangan muda Elias Setya Nugroho dan Lisa Darawati melahirkan bayi kembar bernama Dara dan Dera. Dera dan Dara dilahirkan 11 Februari lalu di RS Zahira, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Keduanya dilahirkan melalui operasi caesar dalam usia kandungan masih tujuh bulan. Kondisi Dera saat dilahirkan cukup lemah dan butuh penanganan khusus karena ada gangguan pernapasan.

Hampir lima rumah sakit mereka datangi dengan harapan dapat menyelamatkan putri kembarnya. Sayang, karena lambatnya pertolongan, bayi Dera akhirnya lebih dulu meninggalkan kembarannya Dara. Dara sendiri masih menjalani perawatan di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Berobat Gratis Pakai KTP Depok Belum Berjalan, Warga Masih Tetap Bayar
Berobat Gratis Pakai KTP Depok Belum Berjalan, Warga Masih Tetap Bayar

Dia tadi sempat bertanya pada petugas mengenai mekanisme berobat pakai KTP. Namun dia juga tidak mendapat jawaban yang jelas.

Baca Selengkapnya
Jokowi: 95 Persen Masyarakat Indonesia Sudah Punya BPJS, Tak Perlu Pusing Ongkos Berobat
Jokowi: 95 Persen Masyarakat Indonesia Sudah Punya BPJS, Tak Perlu Pusing Ongkos Berobat

Jokowi berharap, meski ke rumah sakit sudah gratis karena BPJS, namum diharapkan warga tetap menjaga kesehatan.

Baca Selengkapnya
Warga Depok Cukup Bawa KTP untuk Berobat Gratis, Berlaku mulai 1 Desember 2023
Warga Depok Cukup Bawa KTP untuk Berobat Gratis, Berlaku mulai 1 Desember 2023

Kota Depok menerapkan sistem penjaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) nulai 1 Desember 2023. Warga yang hendak berobat hanya perlu membawa KTP.

Baca Selengkapnya
Cukup Pakai KTP Bisa Berobat Gratis di RSUD Sumenep, Harusnya Gak Bikin Ribet!
Cukup Pakai KTP Bisa Berobat Gratis di RSUD Sumenep, Harusnya Gak Bikin Ribet!

Pemkab Sumenep bikin program seluruh warganya bisa berobat gratis di RSUD setempat hanya dengan KTP. Kenyataannya banyak warga keluhkan pelayanan buruk.

Baca Selengkapnya
Andika-Hendi Akan Terapkan Program Kesehatan Gratis Ala Kota Semarang di Jawa Tengah
Andika-Hendi Akan Terapkan Program Kesehatan Gratis Ala Kota Semarang di Jawa Tengah

Hendi mengatakan saat masih menjabat Wali Kota Semarang, pemerintah kota menyiapkan dokter gratis untuk warga.

Baca Selengkapnya
Orang Berobat Tidak Dipungut Biaya, Jokowi: Kita Bersyukur Ada KIS
Orang Berobat Tidak Dipungut Biaya, Jokowi: Kita Bersyukur Ada KIS

Jokowi memastikan JKN-KIS dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk semua jenis penyakit

Baca Selengkapnya
Relawan Prabowo Luncurkan Rumah Sehat Keliling, Warga Bisa Cek Kesehatan
Relawan Prabowo Luncurkan Rumah Sehat Keliling, Warga Bisa Cek Kesehatan

Peluncuran Rumah Sehat Keliling Rabu Biru ditandai dengan pemberian pelayanan dan pemeriksaan kesehatan gratis

Baca Selengkapnya
Terbantu Program UHC JKMB, Sudah 138 Warga Berobat Gunakan KTP di Puskesmas Teladan
Terbantu Program UHC JKMB, Sudah 138 Warga Berobat Gunakan KTP di Puskesmas Teladan

Umumnya 138 warga yang datang berobat menggunakan KTP tersebut merupakan warga Medan dan berasal dari keluarga kurang mampu.

Baca Selengkapnya
Ganjar-Mahfud Ingin Semua Desa Punya Fasilitas Kesehatan & Nakes
Ganjar-Mahfud Ingin Semua Desa Punya Fasilitas Kesehatan & Nakes

Menurut Roby, Ganjar-Mahfud telah mengetahui aspirasi utama rakyat. Rakyat ingin bisa bekerja dan harga yang stabil.

Baca Selengkapnya
BPJS Gratis Ahmad Ali-AKA Dianggap Langkah Maju Lindungi Rakyat Sulteng
BPJS Gratis Ahmad Ali-AKA Dianggap Langkah Maju Lindungi Rakyat Sulteng

Ketua DPP NasDem bidang Kesehatan Okky Asokawati memuji gagasan program prioritas pasangan Ahmad Ali-AKA.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi: 59 Persen Dokter Spesialis Terkonsentrasi di Pulau Jawa
Presiden Jokowi: 59 Persen Dokter Spesialis Terkonsentrasi di Pulau Jawa

Terlebih, kata Jokowi, distribusi dokter spesialis di daerah juga tak merata.

Baca Selengkapnya
Jokowi Cerita Masa Kelam BPJS: Antrenya Lama, Banyak Komplain
Jokowi Cerita Masa Kelam BPJS: Antrenya Lama, Banyak Komplain

Jokowi mengapresiasi kini sudah ada 95,7 persen warga Indonesia yang terdaftar di BPJS Kesehatan

Baca Selengkapnya