Kasus Bu Yul Kelaparan dan Meninggal, DPR Soroti Distribusi Bantuan Kepada Masyarakat

Merdeka.com - Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengatakan bahwa pihaknya sudah mewanti-wanti Menteri Sosial Juliari Batubara terkait dampak tidak terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat saat merebaknya Covid-19. Hal ini berkaitan dari kejadian dialami Bu Yuli, warga Serang, Banten, yang kelaparan dan meninggal.

"Waktu rapat kerja dengan Menteri sosial sudah saya sampaikan jangan sampai orang mati bukan karena Corona, tapi mati karena kelaparan atau tidak terpenuhinya bahan pokok. Oleh karena itu semua kita harus bersatu padu," kata dia, saat dihubungi merdeka.com, Selasa (21/4).

Pemerintah, tegas Wakil Ketua Umum PAN ini, harus benar-benar memastikan lancarnya distribusi bantuan kepada seluruh masyarakat yang berhak menerimanya. Selain itu, bantuan tersebut harus tepat sasaran.

"Terutama pemerintah harus hadir. Pastikan bantuan-bantuan dari pemerintah, bahan pokok, BLT, bansos, itu sampai kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima. Tapi itu mungkin juga karena bantuan dari pemerintah belum sampai, saya kira kepedulian bantuan juga penting," ujar dia.

Selain itu, peran serta masyarakat terutama perangkat pemerintah yang paling kecil, RT/RW. Dengan demikian, mereka yang berkekurangan dapat dibantu dan diringankan beban hidupnya.

"Jadi kalau di RT itu ada yang benar-benar tidak bisa makan, masa sih tetangganya 1, 2 rumah tidak bisa bantu. Saya kira ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau tanggung jawab orang-orang yang mungkin selama ini jiwa sosialnya tinggi, tapi sekarang kita semua dipanggil jiwa sosialnya harus ada," kata dia.

"Saya mengajak, ya tetangga, mungkin bantu beras segenggam dua genggam kalau dikumpulkan kan banyak juga dan tidak mengurangi rasa kenyang makan kita sehari-hari,” imbuhnya.

Menurut wakil rakyat asal dapil Banten 2 (Kabupaten Serang, Cilegon, dan Kota Serang) ini, pemerintah seharusnya berfokus pada penanganan Covid-19 dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak. Karena itu, dia meminta pemerintah pusat untuk menghentikan sementara sejumlah program yang tidak berkaitan dengan penanganan Covid-19. Misalnya pemindahan ibu kota.

"Hentikan dulu itu masalah bangun ibu kota baru, bangun jembatan, bangun dermaga, bangun jalan, perjalanan dinas, dan sebagainya. Itu kan banyak sekali kalau mau dihemat," tandasnya.

Hal yang sama juga ditujukan kepada pemerintah daerah (Pemda). Tentu Pemda tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah pusat saja dalam upaya penanganan Covid-19. "Termasuk pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau mau berharap dari bantuan pemerintah pusat juga tidak akan cukup. Maka kita minta juga Kabupaten/Kota melakukan relokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pokok. Nanti dulu yang lain-lain. Yang penting masyarakat bisa kenyang perutnya," terang Yandri.

"Kalau tidak bencana Korona bisa lebih dahsyat lagi menjadi bencana sosial. Akan terjadi mungkin penjarahan dan lain-lain. Maka jangan sampai itu terjadi kita harus bersatu padu," tandasnya.