Kasus Covid-19 di Sumut Turun, Airlangga Ingatkan soal Data dan Angka Testing
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, level Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Medan sudah turun dan tidak lagi berada di level IV seperti sebelumnya.
"Medan sudah level III," kata Airlangga usai memimpin rapat koordinasi di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Jalan Sudirman Medan, dikutip dari Antara, Kamis (9/9).
Hadir dalam kesempatan itu Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan pimpinan FKPD Provinsi Sumut serta Wali Kota Medan Bobby Nasution. Walaupun sudah turun ke level III, kata Airlangga, masih ada catatan untuk Kota Medan terkait kasus aktif.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Bagaimana cara Kemensos mengusulkan perbaikan data? 'Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,' ujar Mensos Risma.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Kenapa Kemensos melakukan perbaikan data DTKS? Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Dimana Kemensos mengusulkan pembaruan data? 'Karena itulah saya meminta pemerintah daerah untuk aktif memperbarui data secara berkala,' ujarnya pada para kepala daerah yang turut hadir dalam pertemuan tersebut melalui zoom meeting.
Airlangga mengapresiasi kinerja Pemprov Sumut bersama FKPD dalam upaya menekan penurunan kasus. Termasuk di Kota Medan.
Dalam rakor tersebut, Airlangga memberi catatan pada pemerintah daerah. Khususnya terkait penyesuaian data kasus, vaksinasi, dan jumlah testing.
"Apresiasi kepada pemerintah Sumatera Utara bersama forkopimda atas penurunan kasus termasuk juga di kota Medan," kata Airlangga.
Namun Airlangga juga meminta pada kepala daerah untuk memperbaiki data penanganan kasus Covid-19 di daerahnya masing-masing. Hal itu dikarenakan, data yang dilaporkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) tidak sinkron dengan data yang ada di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Airlangga mengatakan, saat ini Sumut menjadi daerah dengan kasus aktif tertinggi di Pulau Sumatera sebanyak 15.685 kasus, meski telah mengalami penurunan sebesar 37 persen.
"Namun harus menjadi catatan, masih ada kasus yang lebih dari 21 hari yang tentunya itu perlu dicleansing datanya. Apakah sembuh, apakah meninggal. Sehingga itu yang membuat Sumatera Utara berada dalam posisi kedua secara nasional," jelas Airlangga.
Khusus untuk Medan sendiri, Airlangga mengatakan, kasusnya sudah turun, namun masih tinggi secara akumulatif.
Dia menyimpulkan, tingginya angka kumulatif tersebut dikarenakan ada data yang belum diperbaharui. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu pun memberi arahan pada Gubernur dan Walikota untuk mengadakan rapat khusus, terkait data Covid-19 di Sumut dengan Kemenkes, dan menyarankan untuk meminta pembaharuan data agar segera sinkron.
"Memang (data tidak update) terjadi di beberapa tempat, bukan hanya di Sumatera Utara. Tapi ini penting bagi pusat supaya kita tidak lengah. Kalau kita bisa perbaiki itu semua kita bisa menang," tegas Airlangga.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Data itu terungkap setelah Pemprov Jakarta memiliki alat lengkap.
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaKemenkes RI sudah mengirimkan vaksin Inavac ke Dinkes Sumsel.
Baca SelengkapnyaTjandra Yoga Aditama mengatakan, tren peningkatan laju kasus Covid-19 di Indonesia dan sejumlah negara lain masih perlu diwaspadai.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaDinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengungkapkan kenaikan kasus Covid-19 di wilayahnya.
Baca SelengkapnyaBanyak kepala daerah yang memanipulasi data stunting agar dapat hadiah dari pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaTren kenaikan kasus mingguan Covid-19 nasional per 9 Desember 2023 dilaporkan menyentuh angka 554 kasus positif.
Baca SelengkapnyaBudi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaKemenkes juga melaporkan kasus Covid-19 terkonfirmasi per 12 Desember 2023 mencapai 6.815.576 kasus atau bertambah sekitar 298 pasien dalam sepekan terakhir.
Baca Selengkapnya42 daerah yang tidak menyampaikan laporan harian pengendalian inflasi sepanjang minggu ketiga Mei 2024.
Baca SelengkapnyaDinas Lingkungan mengungkapkan, data di situs informasi kualitas udara dunia IQAir tidak akurat.
Baca Selengkapnya