Kasus Covid Naik, Kemendikbud Ristek Kukuh Gelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
Merdeka.com - Kasus Covid-19 nasional mengalami tren kenaikan cukup signifikan. Rekor kasus tertinggi tercatat pada Sabtu, 26 Juni 2021 lalu yang mencapai lebih dari 21 ribu kasus harian. Sejumlah pihak meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menunda pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas pada awal tahun ajaran baru 2021/2022 di pertengahan Juli mendatang.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Jumeri mengatakan, pihaknya tetap mendukung PTM Terbatas asalkan sesuai dengan SKB 4 Menteri soal pembelajaran di tengah pandemi.
"Indonesia itu kan sangat luas, banyak pulau, banyak provinsi, banyak kabupaten kota. Kondisi setiap provinsi, setiap kabupaten kota, setiap pulau itu berbeda. Untuk itu Kemendikbud Ristek bersama dengan tiga kementerian lain, Kemenkes, Kemendagri dan Kementerian Agama untuk tetap menggelar pembelajaran tatap muka selain mengacu pada SKB 4 menteri yang terteken tanggal 30 Maret 2021," kata Jumeri dalam sebuah diskusi daring, Selasa (29/6).
-
Apa solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan Palembang? Ansori mengaku akan mempertimbangkan usulan pembagian siswa dari sekolah dengan pendaftar berlebih. Tujuannya untuk mengisi banyaknya bangku kosong di sekolah itu.
-
Bagaimana Kemendikbudristek pulihkan sistem KIP Kuliah? 'Kami berupaya sesegera mungkin untuk memulihkan layanan KIP Kuliah berdasarkan data cadangan yang kami simpan di pusat data Kemendikbudristek. Koordinasi erat dengan perguruan tinggi juga terus kami lakukan untuk menjamin hak mahasiswa penerima KIP Kuliah on going dan pendaftar KIP Kuliah baru,' katanya.
-
Apa yang menjadi fokus pendidikan menurut pakar? 'Yang menjadi fokus kita dalam dunia pendidikan itu bukan hanya ranah kognitif, namun bagaimana dia berempati. Nah ini kan masalahnya dia tidak berpikir bahwa apa yang dia lakukan akan menyakiti orang lain. Berarti empati terhadap orang lain minim sehingga yang terjadi adalah yang kita lihat saat ini,'
-
Apa yang dilakukan Kemendagri terkait TP PKK? Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik enam Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi.
-
Apa yang menjadi fokus utama dari program TEKAD Kemendes PDTT? Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid menegaskan, peningkatan kapasitas warga desa dalam mengembangkan usaha ekonominya menjadi fokus utama dalam program TEKAD.
-
Bagaimana Mendag ingin tingkatkan kerja sama pendidikan? “Jadi Selandia Baru itu walaupun negaranya kecil, standar pendidikannya bagus, maka harus kita tingkatkan kerja sama pendidikannya,“ pungkas Mendag Zulkifli Hasan.
Ia meminta kepada daerah untuk bisa menerapkan Instruksi Mendagri Nomor 14 tahun 2021, yaitu PPKM mikro. Sehingga di daerah-daerah zona merah, anak-anak akan tetap belajar dari rumah. Namun daerah yang aman dapat melaksanakan opsi PTM Terbatas.
"Jadi jangan disamaratakan seluruh wilayah negeri ini, karena anak-anak kita sangat membutuhkan kehadiran bapak ibu guru kita, membimbing mereka, mengasuh mereka, memberi pencerahan kepada anak-anak," jelasnya.
Usulan Tunda PTM Terbatas
Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri meminta Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim supaya menunda pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas yang rencananya digelar serentak pada Juli 2021 mendatang. Mengingat adanya tren kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia dalam beberapa hari terakhir.
"Kami meminta Mas Menteri Nadiem menunda pembukaan sekolah dan PTM yang rencananya akan dilaksanakan pada pertengahan Juli 2021. Kami juga meminta pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), agar dapat menahan laju sebaran Covid-19," katanya dalam keterangan tulis, Kamis (24/6).
Kendati PTM Terbatas tak bisa dilakukan, dia meminta, pembelajaran tetap berjalan lewat pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Untuk itu, menyambut tahun ajaran baru 2021/2022, Imam juga meminta Nadiem untuk segara menerbitkan aturan mengenai Masa Orientasi Sekolah (MOS) Tahun Ajaran 2021/2022 di masa pandemi Covid-19.
Aturan soal MOS selama pandemi dibutuhkan sekolah guna menghadapi awal semester baru di tahun ajaran baru 2021/2022 pada Juli nanti. Supaya penyebaran Covid-19 di dunia pendidikan bisa ditekan.
“Oleh sebab itu, kami mendesak agar Kemendikbud Ristek segera menyiapkan pedoman MPLS/MOS di masa pandemik bagi sekolah. Sebab para siswa baru akan segera masuk, sekitar 2 minggu ke depan,” terangnya.
Jika pedoman sudah ada, kata Iman sekolah dapat segara menyiapkan konten MOS yang bermakna, aman, tetap kreatif, dan menggembirakan bagi siswa baru. Tentu ia mengingatkan supaya skema MOS mesti diselenggarakan secara daring.
Iman juga mengingatkan juga jangan sampai ada sekolah yang memaksakan siswanya masuk mengikuti MOS nanti. Meskipun hanya tiga hari dan jumlah anaknya dibatasi. Jika dilakukan tentu sangat berisiko bagi nyawa dan kesehatan siswa, guru, dan keluarganya.
Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kadisdik mengatakan berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud masih diutamakan menggelar pembelajaran tatap muka.
Baca SelengkapnyaNantinya, venue KTT ASEAN difokuskan di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaEdutech perlu mendapatkan perhatian khusus guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaGuru dan murid sekolah di Palembang harus kembali menjalani pembelajaran jarak jauh gara-gara kabut asap karhutla yang tak kunjung teratasi.
Baca SelengkapnyaDisdik DKI Jakarta mengimbau 208 sekolah yang berada di kawasan GBK, lokasi Misa Akbar Paus Fransiskus menerapkan pembelajaran jarak jauh.
Baca SelengkapnyaMendikdasmen Abdul Mu'ti menyiapkan dua strategi guna menekan angka anak putus sekolah yang beberapa tahun ke belakang mengalami peningkatan.
Baca SelengkapnyaJelang pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh KPU, pembelajaran jarak jauh diterapkan di sebagian sekolah di Jakarta
Baca SelengkapnyaTanggal 4-7 wilayah-wilayah yang yang bersinggungan ke tempat untuk venue dan penginapan KTT ASEAN itu PJJ total 100 persen di 9 kecamatan.
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.
Baca SelengkapnyaLuhut memimpin rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek.
Baca SelengkapnyaAkibat kondisi itu, pemkot menerapkan kebijakan belajar jarak jauh.
Baca SelengkapnyaProses belajar mengajar di sekolah kembali dilaksanakan secara tatap muka setelah kondisi udara membaik.
Baca Selengkapnya