Kasus Dipaksa Dukung Jokowi, Eks Kapolsek akan Dikonfrontir dengan Kapolres Garut

Merdeka.com - Propam Polda Jabar memeriksa Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna, atas dugaan ketidaknetralan di Pilpres 2019 dengan mengarahkan anak buahnya. Detail pemeriksaan enggan diungkap pihak Polda Jabar secara gamblang.

"Iya benar kemarin malam yang bersangkutan sudah diperiksa atas kemauannya sendiri untuk mengklarifikasi pemberitaan yang beredar," ucap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, saat dikonfirmasi, Senin (1/4).

Trunoyudo menjelaskan, dalam pemeriksaan kemarin Kapolres Garut hanya menginstruksi kepada jajaran di polsek agar mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi wilayah hukum Polres Garut. Caranya, dengan melakukan pendekatan kepada tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan stakeholder terkait. Termasuk mengajak tokoh parpol untuk mendeklarasikan pemilu aman damai dan sejuk.

Selain itu, Kapolres juga melakukan mapping di tingkat bawah sampai Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai tingkat kerawanan. Indikatornya dengan melihat dari beberapa aspek. Seperti, aspek kriminalitas, aspek histori konflik, dan aspek dukungan paslon.

"Itu juga harus dijadikan. Kenapa? Misalnya kubu yang sama kuat berpontensi. Penilaiannya gimana? Dengan adanya histori gangguan kamtibmas berpotensi konflik," ucap dia.

Setelah itu, masih kata Trunoyudo, Kapolres bakal membuat pola pengamanan.

"Apakah harus ada pengamanan ekstra atau penebalan kekuatan baik dari Polres maupun BKO dari Polda. Seperti itu yang disampaikan Kapolres kemarin. Masalah daya tangkap nalarnya (Kapolsek Pasir Wangi) seperti itu makanya kita akan minta klarifikasi juga nanti," tandas dia.

Sebelumnya, eks Kapolsek Pasir Wangi, Garut, AKP Sulman Aziz memberikan pernyataan di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lokataru dengan didampingi Direktur Lokataru, Haris Azhar. Sulman mengaku beberapa kali dipanggil Kapolres Garut untuk melakukan pendataan para pendukung masing-masing calon. Dia diperintahkan melakukan penggalangan dan bahkan amanat itu disampaikan saat forum rapat bersama di Polres Garut.

"Kami diancam, para kapolsek kalau seandainya di wilayah kami bertugas paslon nomor 01 kalah, maka kami akan dipindahkan dan dikotakkan. Karena itulah saya menyampaikan ini semua demi ketenangan, keamanan, kenyamanan sahabat saya, rekan saya di kepolisian yang tersebar dari Sabang sampai Merauke supaya kami dimanusiakan," kata Sulman.

Di kesempatan terpisah, Kepala Polres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna, membantah tudingan pernah memerintahkan jajaran kapolsek untuk menggalang dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia menegaskan, pengumpulan jajaran Kapolsek di Mapolres biasa dilakukan setiap bulan untuk memetakan potensi kerawanan.

Budi menghubungkan kinerja Polres Garut yang biasa mengawal penyelenggaraan Pilkada serentak. "Kalau dari pengakuannya mengarahkan, saya tidak pernah mengarahkan," ujarnya kepada wartawan, Minggu (31/3).

"Kapolsek kumpul di Polres itu kan sudah menjadi tanggung jawab Polres untuk operasional, setiap bulan dilaksanakan. Itu pun hanya ke arah mapping kerawanan," lanjutnya.

Dia menjelaskan, di wilayah hukumnya ada 33 Polsek dan 42 kecamatan. Dari analisis yang dilakukan, Kabupaten Garut memiliki potensi kerawanan yang cukup tinggi selama Pemilu 2019.

Hal inilah yang membuat polisi kerap melaksanakan kegiatan sambang desa, bakti sosial, termasuk kegiatan keagamaan di tengah masyarakat. Semua itu diklaim sebagai salah satu cara menjaga komunikasi dan pendekatan untuk menjaga keamanan.

Di setiap kesempatan dalam acara, dia mengaku hanya mengajak agar senantiasa menciptakan suasana aman dan damai selama Pemilu 2019. Selain itu, memetakan potensi konflik yang bisa terjadi di tengah masyarakat. Hal itu didasarkan pada peristiwa pembakaran bendera yang menjadi lambang salah satu agama.

"Beberapa kejadian di sini cukup menghebohkan, terakhir pembakaran bendera. Itu yang menjadi pengalaman kita supaya tidak kembali terjadi," tegasnya.

Reporter: Ady AnugrahadiSumber: Liputan6.com