Follow
Kasus e-KTP, politikus PDIP minta KPK tahan Gamawan Fauzi
Merdeka.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi II, Arteria Dahlan mengatakan, seharusnya Gamawan Fauzi seharusnya juga proses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya pasti ada pemimpin dari kasus pengadaan e-KTP di atas Irman dan Sugiharto.
"Saya lihat mereka (terdakwa) ada hasrat bahwa 'tolong nanti tuannya di tampilkan'. Mereka itu hanya orang suruhan," kata Dahlan, di Warung Daun, Sabtu (11/3), Cikini, Jakarta.
Dia meminta agar KPK mengejar Gamawan terlebih dahulu dibandingkan anggota DPR. "KPK jangan kejar DPR, kejar dulu Gamawan Fawzi. Ya, minimal ditahan lah karena terkesan ada mau menikmati penderitaan," ujarnya.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Kenapa Dewas KPK sidang etik mantan Kamtib dan Karutan? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar sidang etik buntut dari kasus pungli di rumah tahanan (Rutan) KPK.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa yang ditangkap KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
Dahlan juga menambahkan semuanya akan jelas jika Gamawan juga ditahan oleh KPK. "Saya yakin jika Gamawan di tangkap semuanya pasti jadi jelas," tuturnya.
Selain itu, dia juga menegaskan kejahatan e-KTP ini begitu kompleks karena melibatkan banyak penguasa. Serta siapapun yang terlibat haruslah bertanggung jawab.
"Kejahatannya begitu kompleks orangnya bekas penguasa, ada yang sekarang menjadi penguasa dan ada juga yang ke depannya menjadi penguasa. Jadi, bagi siapapun yang bersalah harus mempertanggungjawabkannya," tutup Arteri.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PDIP menyarankan pembuktian kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi di kasus E-KTP.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca Selengkapnya
Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca Selengkapnya
Hasto mengatakan, pencatutan KTP untuk dukungan merupakan persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti
Baca Selengkapnya
Airlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca Selengkapnya
Terdapat delapan pandangan positif dari keputusan KPK dalam mentepakan Hasto sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya
Hal tersebut Hasto sampaikan dalam salah satu pernyataan videonya usai ditetapkan menjadi tersangka
Baca Selengkapnya
PDIP menyerahkan penanganan kasus kadernya yang menjadi buronan KPK, Harun Masiku pada proses hukum.
Baca Selengkapnya
Hal ini terus menimbulkan pertanyaan hingaa dugaan keterlibatan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Baca Selengkapnya
Megawati menyatakan bakal menyambangi Gedung KPK bila Hasto sampai ditangkap.
Baca Selengkapnya
Fernando menilai, tidak ada upaya dari KPK untuk mempolitisasi kasus yang menjerat Hasto tersebut.
Baca Selengkapnya