Kasus Emirsyah bukti pengawasan internal BUMN tak berjalan baik

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar sebagai tersangka. Tersandungnya Emirsyah dalam kasus dugaan suap menunjukkan pengawasan internal di perusahaan BUMN khususnya maskapai penerbangan pelat merah itu tidak berjalan dengan baik.

"Saya juga ingin sampaikan ke depan mungkin hal semacam ini bisa kita cegah. Di masing-masing perusahaan BUMN tetapkan standar etika sangat ketat di internalnya, karena ini bukti bahwa pengawasan internal di perusahaan itu tidak berjalan dengan baik," tegas Ketua KPK, Agus Rahardjo, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (19/1).

Terkait kasus yang melibatkan Emirsyah, sejumlah tempat telah digeledah. Dari sejumlah barang bukti yang didapat, lanjut dia, cukup untuk menaikkan kasus ini ke penyidikan.

Agus berharap kasus ini tak memberikan dampak negatif terhadap bisnis maskapai Garuda Indonesia. "Apalagi sudah kita tahu Garuda Indonesia sudah dapat reputasi di dunia internasional, kita harus jaga itu. Ini permasalahan pribadi, kita bersyukur manajemen sekarang mendukung kasus ini diungkap dengan baik," tegasnya.

Mantan Kepala LKPP ini berpesan agar pejabat BUMN tak lagi berani main mata untuk proyek-proyek pengadaan barang.

"Kami berharap sebenarnya pembesar BUMN terkait uang dana cukup besar, supaya hal-hal yang negatif seperti ini diberhentikan, besar kemungkinannya terendus, dan bisa kita buktikan," tegasnya.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menambahkan, kasus ini juga tak mengganggu operasional Garuda Indonesia.

"Garuda Indonesia kemungkinan dibebaskan dari tuntutan korupsi," jelas Laode.

Senada Agus, Laode berpesan agar kasus suap atau korupsi seperti ini tak lagi menjerat perusahaan bos-bos BUMN Tanah Air.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan kasus suap yang menyeret nama Emirsyah mencapai jutaan dolar AS.

"Ada indikasi suap lintas negara yang kami tangani," kata Febri.