Kasus First Travel, Kemenag perketat pemberian izin penyelenggara umrah

Merdeka.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin telah menerima laporan investigasi dari Ombudsman terkait First Travel dan tata kelola pelayanan umrah. Pihaknya pun akan mendalami hasil investigasi tersebut.

Lukman pun menjelaskan tengah mengolah formulasi guna memperbaiki dan memperketat regulasi terkait penyelenggaraan ibadah umrah. Misalnya terkait penyelewengan pajak yang dilakukan First Travel sejak 2016.

"Soal membayar pajak, misalnya. Nah di sinilah nanti kita akan melihat regulasi serta bagian-bagiannya, regulasi mana yang perlu diperkuat dalam rangka kontrol agar kemudian tidak dimungkinkan terjadinya praktik-praktik yang tidak sebagaimana mestinya," kata Lukman di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (4/10).

Kemudian dia juga mengkoreksi beberapa hal terkait laporan Ombudsman. Yaitu soal pemberian izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) hanya pihak Kemenag yang bisa memberikan izin.

"Bagaimana jika ada data yang berbeda antara PTSP dan Kemenag? Data ini berbeda karena beberapa faktor penyebab, tempat waktu berbeda, PTSP baru 2014, sementara PPIU yang sudah mendaftar sebelum itu di Kemenag. Sehingga tidak terdaftar," papar Lukman.

Kemudian, ada persyaratan yang disyaratkan PTSP yang tidak disyaratkan oleh Kemenag. Dia mencontohkan terkait membayar pajak. "Poinnya adalah persyaratan di PTSP dan kemenag berbeda. Ada juga syarat yang ada di Kemenag tapi tidak ada di PTSP," lanjut Lukman.

Ada juga kata dia, yang tidak tercatat di PTSP tetapi tidak tercatat di Kemenag. Dia pun menegaskan bahwa yang memberikan izin adalah pihaknya.

"Kami tegas menyebut bahwa itu bukan PPIU karena yang memberikan izin Kemenag," imbuh Lukman.

Diketahui pihak Ombudsman telah mendapatkan beberapa temuan investigasi terkait First Travel. Anggota Ombudsman RI Ahmad Su'adi pihak Kementerian Agama tidak miliki data base jemaah umrah. Data tersebut kata dia hanya terdapat di Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

"Sehingga menyulitkan dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Umrah oleh Kementerian Agama," kata Su'adi di kantor Ombudsman,Jakarta Selatan, Rabu (4/10).

Kemudian temuan selanjutnya, terdapat perbedaan data antara jumlah PPIU di Kementerian Agama dan data yang terdapat di Perlayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI. Su'adi menjelaskan terdapat 387 PPIU yang berdomisili di DKI Jakarta terdaftar di Kementerian Agama RI.

"Hanya 83 PPIU atau sekitar 21 persen yang sesuai dengan nama PPIU di PTSP DKI Jakarta (Data)," jelas Su'adi.