Kasus Hadi Poernomo berpotensi rugikan negara Rp 375 miliar

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Ketua BPK Hadi Purnomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait keberatan pajak. KPK menjerat Hadi karena menyalahgunakan wewenang saat menjabat sebagai dirjen pajak.

Kasus ini terjadi pada tahun 2003-2004. Ketika itu PT BCA Tbk mengajukan surat keterangan pajak non performing loan (NPL) Rp 5,7 triliun kepada direktorat PPH.

Setelah surat itu diterima PPH tahun 2013, dilakukan kajian sekitar 1 tahun. Hasil telaah itu, permohonan wajib pajak BCA ditolak. Namun, sehari sebelum jatuh tempo, pada 15 Juli 2004, Hadi Purnomo memerintahkan kepada direktur PPH dalam nota dinas agar mengubah kesimpulan. Ia mendesak agar menerima seluruh keberatan.

"Disitulah peran dirjen pajak," kata Ketua KPK Abraham Samad dalam keterangan pers di Gedung KPK Jakarta, Senin (21/4).

Akibat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Hadi Purnomo, ada potensi kerugian negara. "Unsur pasal 2 dan 3 bisa dipenuhi, negara yang seharusnya terima Rp 375 miliar itu tidak diterima. Merugikan negara dan menguntungkan ke pihak lain," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Hadi dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.