Follow
Kasus Herman Hery, PKS minta PDIP tak lepas tangan
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta PDIP harus bersikap tegas terhadap anggota DPR dari Fraksi PDIP, Herman Hery yang dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan penganiayaan. Menurutnya, PDIP mesti ikut bertanggung jawab.
"Kadang-kadang karena nila setitik rusak susu sebelanga. Bagaimanapun partai tidak boleh melepas tangan, tetap kalau dia apalagi dia anggota DPR atau pejabat publik, partai yang bertanggung jawab," katanya saat ditemui di Cafe Mandailing, Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (22/6).
Jika PDIP tak bersikap tegas, hal ini dapat berpengaruh terhadap elektabilitas PDIP di Pemilu 2019 nanti. Sebab, kasus ini sudah menjadi perhatian publik.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Bagaimana PDIP menentukan sikap politiknya? 'Memberikan usulan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum PDIP pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian disanalah (Rakernas) PDIP akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan,' ungkapnya.
-
Apa keputusan politik yang akan diambil oleh PDIP? Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap berada di dalam pemerintahan ataupun mengambil jarak dengan pemerintah sebagai oposisi.
-
Apa yang akan dilakukan PDIP sebelum menentukan sikap? 'Nanti barang kali akan muncul suara-suara kenapa harus dibentuk tim investigasi? Oh tidak mau menerima kekalahan? Itu pasti yang akan muncul , kemudian muncul desain pembelahan,' kata Hasto kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/2) malam.
"Publik kan sekarang cerdas. Dia melihat bukan cuma satu dua tapi seluruh proses. Ini bisa mempengaruhi (Pemilu 2019)," imbuh Mardani.
Dirinya juga menambahkan, jika benar Herman Hery melakukan penganiayaan maka harus diproses hukum. Mardani menegaskan bahwa kedudukan warga negara Indonesia sama di mata hukum.
"Kalau penganiayaan monggo proses dengan hukum, kita negara hukum, tidak boleh ada satupun jangankan anggota DPR pak RT pun tidak boleh menganiaya orang lain. Setiap orang Indonesia punya kedudukan sama dengan hukum. pemerintahan, pekerjaan, negara ini adalah negara hukum," ucap dia.
Lebih lanjut, Mardani juga meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI segera memproses Herman Hery jika benar melakukan penganiayaan.
"MKD-nya harus segera didatangi oleh masyarakat dan MKD harus segera memprosesnya dan harus ada bukti bukti yang jelas," ujarnya.
MKD DPR sudah menerima laporan dari masyarakat terkait tindak penganiayaan diduga dilakukan anggota Komisi III DPR Herman Hery. Menurut Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad, pihaknya akan segera memverifikasi laporan tersebut.
"Tentunya laporan ini akan kami lakukan verifikasi lalu kemudian kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian karena sudah dilaporkan juga ke Polisi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/6).
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan guna diperiksa sebagai saksi atas dugaan penyebaran hoax yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya.
Baca Selengkapnya
PDIP menyerahkan penanganan kasus kadernya yang menjadi buronan KPK, Harun Masiku pada proses hukum.
Baca Selengkapnya
Hasto bilang, siap hadir dipanggil oleh lembaga antirasuah sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang menjerat Harun Masiku.
Baca Selengkapnya
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto menanggapi eks politikus PDIP Harun Masiku yang hingga kini masih buron.
Baca Selengkapnya
Dia menilai pemeriksaan staf Hasto tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Baca Selengkapnya
KPK dinilai tidak berhak menyita barang-barang milik Hasto
Baca Selengkapnya
KPK belum mengumumkan secara resmi status tersangka Hasto.
Baca Selengkapnya
Salah satu cirinya adalah ketika sosok itu ditanya, jawabnya tidak tahu.
Baca Selengkapnya
Chico menilai penetapan Hasto sebagai tersangka adanya upaya ambil alih PDIP.
Baca Selengkapnya
Menurut Chico, pemanggilan Hasto tentu dikaitkan dengan aspek politis mengingat saat ini momen Pilkada.
Baca Selengkapnya
Megawati meminta Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto tidak takut apabila nanti ditangkap oleh KPK.
Baca Selengkapnya
PDIP kembali memprotes keras tindak penganiayaan terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali. Mereka mendesak kasus tersebut diproses secara transparan.
Baca Selengkapnya