Kasus Hitler Nababan, Demokrat minta kader tak asal sebarkan meme
Merdeka.com - DPP Partai Demokrat mengimbau kepada seluruh kadernya agar jangan menyebarkan meme yang dapat menyinggung konstituen. Imbauan ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menyusul kasus pengeroyokan yang dialami kadernya, Hitler Nababan setelah menyebar meme Rizieq Shihab dan Amien Rais melalui WhatsApp.
Agus mengingatkan jangan sampai para kader membuat konstituen tersinggung. Dia pun yakin setelah kasus Hitler Nababan, tak ada lagi kader yang akan melakukan hal serupa.
"Kami yakini kader Demokrat juga Insyaallah hanya ini saja yang mengeluarkan meme yamg menyinggung perasaan dari konstituen, pendukung-pendukungnya tersebut," jelasnya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (23/5).
-
Siapa pemimpin Partai Nazi? Adolf Hitler menjadi pemimpin Partai Nazi (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) pada 29 Juli 1921, sebuah peristiwa yang menandai awal dari perubahan besar dalam politik Jerman.
-
Mengapa DPR RI minta pelaku dihukum berat? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4).
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
Atas kasus yang menimpa kadernya, Agus mengatakan akan dilakukan mediasi antara Hitler dengan pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan tersebarnya meme tersebut. Menurutnya mediasi menjadi salah satu langkah tepat menyelesaikan persoalan tersebut.
"Wakil Ketua DPRD (Karawang) yang juga dari Demokrat sudah memberikan solusi bahwa itu diadakan mediasi dan sepenuhnya. Namun memang ini kejadiannya memang ada satu meme yang tentunya sangat menyinggung dari pemimpin-pemimpin yang diusung dari semuanya itu. Sehingga tentunya ini memang harus dicari jalan penyelesaiannya," kata dia.
Dia memastikan itu adalah kejadian terakhir yang dilakukan kader Demokrat. Dan melalui mediasi, diharapkan persoalan tak diperpanjang.
Mengenai sanksi untuk Hitler Nababan, Wakil Ketua DPR ini mengatakan akan dibahas di Mahkamah Kehormatan Partai baik di tingkat DPP, DPD dan DPC. Setiap kader yang melanggar harus patuh terhadap keputusan Mahkamah Kehormatan Partai.
"Ini tentunya ranah (Mahkamah Kehormatan Partai) itulah yang menangani sehingga kami semua sangat patuh kepada apa yang disampaikan ataupun apa yang diputuskan oleh Mahkamah Kehormatan dari partai," jelasnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Natsir Djamil mengatakan dalam Pemilu 2024 setiap orang bebas berpendapat.
Baca SelengkapnyaDek Gam menyatakan akan komitmen menjaga marwah Legislatif.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menggelar raker dengan pemerintah terkait permohonan pertimbangan naturalisasi 3 calon pemain timnas.
Baca SelengkapnyaAhmad Basarah PDIP mengecam penganiayaan anggota TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menyebut, rakyat pun tak terima jika Presiden Jokowi selalu dituding melakukan cawe-cawe.
Baca SelengkapnyaMKD memutuskan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) terbukti melanggar kode etik.
Baca SelengkapnyaKetua KPU diberi sanksi peringatan keras karena menerima pendaftaran pencalonan Gibran
Baca SelengkapnyaPDIP kembali memprotes keras tindak penganiayaan terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali. Mereka mendesak kasus tersebut diproses secara transparan.
Baca SelengkapnyaMKD seharusnya memberikan perlindungan bagi setiap anggota DPR RI, apapun fraksinya, ketika ia bekerja dalam menyuarakan kebenaran.
Baca SelengkapnyaDek Gam menuturkan, MKD memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran etika terhadal anggota DPR RI.
Baca SelengkapnyaHasto menyadari sejak awal saat mengkritisi demokrasi dan pemerintah, ia paham resiko akan dipenjara suatu hari nanti.
Baca SelengkapnyaCEK FAKTA: Hoaks Mahfud MD dan DPR Bongkar Kebusukan Hakim MK di Pilpres 2024
Baca Selengkapnya