Kasus ijazah palsu Bupati Mimika, mahasiswa demo Dinas Pendidikan Makassar
Merdeka.com - Sejumlah pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Pemerhati Pendidikan Kota Makassar demo di kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar di jl Hertasning, Senin, (29/1). Mereka mendesak Dinas Pendidikan untuk mengusut tuntas kasus ijazah SMP dan SMA yang dilegalisir di Makassar milik Bupati Mimika, Eltinus Omaleng yang telah dimakzulkan MA karena kasus tersebut.
Ashabu Kahfi, koordinator aksi mengatakan, alasan berunjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan, jangan sampai kantor ini menjadi tempat perdagangan ijazah palsu atau ijazah yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Orang akan berpikiran tidak perlu sekolah, cukup uang banyak untuk beli ijazah di Makassar.
"Kami datang ke sini berunjuk rasa karena tidak ingin Dinas Pendidikan jadi tempat perdagaan ijazah palsu. Kenapa kami katakan ijazah cabup incumbent Eltinus ini diduga kuat palsu? Karena sebelumnya dia telah miliki ijazah SMP dan SMA di Papua yang belakangan Mahkamah Agung nyatakan palsu tahun 2016 lalu. Dan saat akan maju lagi jadi cabub periode berikutnya ini, ijazah SMP dan SMAnya yang disetor ke KPU Mimika itu asal Makassar. Tidak mungkin satu orang punya dua ijazah SMP dan dua ijazah SMA, masing-masing dari Papua dan Makassar," kata Ashabul Kahfi.
-
Siapa yang minta perguruan tinggi verifikasi data KIP Kuliah? Oleh karena itu, Suharti meminta perguruan tinggi untuk segera melakukan identifikasi dan verifikasi data mahasiswa penerima KIP Kuliah yang sedang berjalan atau belum menerima KIP Kuliah pada semester genap 2023/2024, serta berkoordinasi dengan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek untuk memproses pencairan.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI terhadap para pelajar? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar apel pengarahan kepada ratusan pelajar terindikasi hendak tawuran di Balai Kota DKI Jakarta.
-
Apa tuntutan mahasiswa saat itu? Lahirlah apa yang dinamakan TRITURA. Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat 1. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya 2. Rombak Kabinet Dwikora 3. Turunkan Harga-Harga
-
Dimana massa menggeruduk kantor KPU? Sejumlah orang menggeruduk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura di jalan Abepura-Sentani, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (15/3) malam waktu setempat.
-
Siapa saja yang ikut demo di KPU? Soenarko menambahkan, aksi ini akan diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat sampai beberapa organisasi relawan dari pasangan calon 01, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) dan paslon 03, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.
-
Kenapa Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
Untuk menguji keabsahan ijazah cabun incumbent asak Mimika yang disebut-sebut dari Makassar itu, kata Ashabul Kahfi, dia sudah datangi langsung sekolah SMP Walio dan SMA Ilham. Dan hasilnya, kalau SMP Walio saat ini sudah tidak beroperasi lagi sehingga pengumpulan data tidak maksimal. Sementara di SMA Ilham, pihak sekolahnya tidak mampu menunjukkan data-data mengenai kebenaran bahwa Eltinus Omaleng memang pernah belajar di sekolah itu.
"Secara logika saja, mana ada orang yang punya dua ijazah SMP dan dua ijazah SMA. Kami menuntut agar Dinas Pendidikan segera membuat berita acara bahwa ijazah Eltinus Omaleng itu tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata Ashabul Kahfi.
demo ijazah palsu di dinas pendidikan Makassar ©2018 Merdeka.com/salviah ikaSelang beberapa menit berunjuk rasa dengan orasi bergantian dikawal aparat kepolisian dari Polsek Rappocini, pengunjuk rasa diterima oleh Muskar M Yunus, Kasi Kesiswaan Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Muskar mengakui, Dinas Pendidikan Kota Makassar pernah keluarkan atau melegalisir ijazah SMP milik Eltinus omaleng.
"Di sini kita melegalisir ijazah yang telah dikeluarkan dari sekolah itu karena sebelumnya tidak ada laporan terkait dugaan pemalsuan ijazah," ujarnya.
Menindaklanjuti laporan pengunjuk rasa ini, kata Muskar, pihaknya akan segera melakukan verifikasi ke sekolah tersebut, mencari data pembanding untuk diproses lebih lanjut.
"Tapi kewenangan kami terbatas, kami sarankan ke mahasiswa untuk masukkan laporan ke kepolisian karena yang tentukan sah tidaknya ijazah itu adalah pihak pengadilan setelah melalui proses penyidikan di kepolisian," ujar Muskar M Yunus.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Di tengah gelombang aksi mahasiswa, Ibu Negara Iriana Jokowi melakukan kunjungan kerja di sejumlah tempat di Kota Makassar.
Baca SelengkapnyaMahasiswa di Bali Tuntut Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari Mundur
Baca SelengkapnyaMereka mendesak KPU untuk bekerja secara profesional serta bersikap adil dan netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari besok.
Baca SelengkapnyaSalah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah mahasiswa baru wajib membeli jas almamater.
Baca SelengkapnyaKoalisi Mahasiswa Nasional Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda.
Baca SelengkapnyaAksi ini digelar sebagai bentuk demokrasi untuk melawan Politik Dinasti serta menolak Pelanggaran HAM.
Baca SelengkapnyaKejari Depok mencurigai ada dugaan tindak pidana korupsi dalam manipulasi persyaratan administratif.
Baca SelengkapnyaSoroti Kecurangan Pemilu 2024, Civitas Akademika dan Masyarakat Sipil Demo Kantor Gubernur Sumbar
Baca SelengkapnyaDemo penolakan revisi UU Pilkada oleh DPR digelar Kemarin (22/8).
Baca SelengkapnyaAksi Mimbar Demokrasi melawan Politik Dinasti dan Menolak Pelanggaran HAM meluas hingga Jambi.
Baca SelengkapnyaDemonstrasi yang digelar di depan gedung DPRD Jatim itu mengepung dan meminta paksa agar anggota dewan mau keluar dan menemui massa aksi.
Baca SelengkapnyaRatusan mahasiswa ini menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada.
Baca Selengkapnya