Kasus intimidasi di CFD, Ketum MUI sebut penyelenggara harus tanggung jawab
Merdeka.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengecam tindakan massa berkaus #2019GantiPresiden mengintimidasi pendukung Presiden Joko Widodo di arena car free day di Bundaran HI, Minggu (29/4). Ma'ruf menilai seharusnya kelompok tersebut fokus menjual tokoh yang mereka dukung. Pihak penyelenggara kegiatan harus bertanggung jawab.
Ma'ruf mengatakan, kelompok Ganti Presiden ini harus jelas siapa yang mereka dukung. Kelompok tersebut harusnya berupaya untuk menjual nama tokoh, bukannya malah mengintimidasi kelompok pendukung Jokowi.
"Jualan saja dia kalau mau ganti presiden, siapa yang mau dijadikan presiden, itu saja. Ini calon presiden saya, saya ingin pertahankan Jokowi, saya ingin ganti dengan ini, jual saja. Ini enggak ada orangnya, yang ganti presiden siapa. Itu kan hanya ingin mengganti presiden," ujarnya di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (2/5).
-
Apa yang dikatakan Maruarar tentang pendukung Jokowi? Maruarar juga menambahkan bahwa pendukung-pendukung Jokowi akan turun di berbagai partai lainnya, termasuk PDIP.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Siapa yang Mahfud minta jangan dekat saat kampanye Pilpres 2024? Salah satunya adalah Gubernur Sumatra Utara yang dulu merupakan staf ahli atau Pangdam Sumut yang dulu Sesprinya di Kemenkopolhukam.
-
Siapa saja yang diajak Mahfud untuk memilih? 'Salah satu cara untuk turut menjaga kelangsungan negara Republik Indonesia, saudara, diberi hak oleh konstitusi untuk menentukan, untuk memilih pemimpin sendiri, memilih wakil rakyat sendiri, yang tidak ditunjuk atau diwakilkan kepada siapapun,' kata Mahfud.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
Ma'ruf mengatakan, Rasulullah SAW pernah melarang orang yang berjualan tidak boleh menjelekkan dagangan orang lain. Dalam konteks serupa juga bisa diterapkan dalam politik. Suatu kelompok harus mengkampanyekan pilihannya sendiri, tidak merendahkan lawannya.
"Makanya ada larangan Rasulullah jangan menjelekkan jualan bagian itu dengan jualan yang lain barangnya jelek, barang saya ini, cukup yang bagus saja," terangnya.
Menurutnya, dalam kasus intimidasi ini pihak penyelenggara harus bertanggungjawab. Ma'ruf mengatakan seharusnya penyelenggara bisa mencegah kelompoknya untuk melakukan hal demikian.
"Saya kira dari pihak penyelenggara yang punya tanggung jawab," tandasnya.
Sebelumnya, rekaman video dugaan intimidasi terhadap orang berkaos #DiaSibukKerja saat Car Free Day di Thamrin, Jakarta, menjadi viral. Dalam rekaman itu, sejumlah orang berkaos #2019GantiPresiden mengerubungi dan mengimingi-imingi uang kepada mereka yang mengenakan kaos #DiaSibukKerja.
Rekaman video lainnya juga menggambarkan tindakan intimidasi sejumlah orang terhadap perempuan yang membawa seorang anak. Sang anak bahkan menangis mendapatkan perlakuan tersebut.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Megawati mengatakan, aparat penegak hukum saat ini dipakai untuk mengintimidasi lawan politik.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaMegawati mengatakan untuk tidak memilih pemimpin yang melakukan intimidasi dan curang.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN prihatin dengan sikap dan pernyataan Presiden Jokowi tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan Presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan bahwa satgas ini bukanlah suatu hal yang baru.
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaKeanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi diminta tidak membiarkan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik tertentu
Baca SelengkapnyaJokowi meminta seluruh relawan tidak melakukan provokasi dan fitnah.
Baca SelengkapnyaKubu Ganjar-Mahfud mengungkap saksi yang mendapat intimidasi berasal dari klaster pejabat daerah.
Baca SelengkapnyaPDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang.
Baca Selengkapnya