Kasus jual beli opini WTP, dua pejabat Kemendes diperiksa KPK

Merdeka.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa dua orang saksi terkait kasus dugaan suap pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kemendes PDTT.

Saksi pertama yang diperiksa KPK adalah Bambang Setyobudi, Ses Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Saksi kedua adalah Putut, Ses Penyiapan Kawasan Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi.

"Hari ini kita menjadwalkan periksa dua orang dalam pusaran kasus korupsi tersebut. Adapun saksi yang kami panggil diperiksa untuk tersangka SUG (Sugito), Irjen Kemendes," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/6).

Seperti diketahui, dalam kasus dugaan jual beli opini tersebut KPK telah menetapkan empat orang tersangka yakni, Irjen Kemendes PDTT, Sugito; Pejabat Eselon III Kemendes PDTT, Jarot Budi Prabowo; serta dua Auditor BPK RI, Rochmadi Sapto Giri, dan Ali Sadli.

Sugito diduga kuat menyuap Rochmadi Sapto dan Ali Sadli sebesar Rp 240 juta, lewat Jarot Budi Prabowo agar Kemendes mendapat opini WTP dari BPK terkait laporan keuangan tahun 2016.

Atas perbuatannya, Sugito dan Jarot Budi Prabowo yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) hurub b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli yang diduga sebagai penerima suap, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.