Kasus Kebocoran Data, Polri Ajukan Izin Penyitaan Server BPJS Kesehatan

Merdeka.com - Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, pihaknya telah membuat permohonan penyitaan server BPJS Kesehatan. Hal ini dilakukan terkait kasus kebocoran data peserta BPJS Kesehatan yang sempat beredar melalui sejumlah akun media sosial Twitter.

"Telah buat permohonan izin khusus penyitaan terhadap server BPJS Kesehatan," kata Rusdi di Mabes Polri, Senin (15/6).

Rusdi menyebut, untuk server BPJS ini berada di daerah Surabaya, Jawa Timur. Sehingga, membuat penyidik membuat permohonan izin khusus penyitaan server.

"Servernya itu ada di Surabaya. Server BPJS-nya ada di Surabaya sehingga penyidik membuat permohonan izin khusus penyitaan terhadap server itu ke pengadilan negeri Surabaya. karena servernya ada di Surabaya," ungkapnya.

Terkait kasus ini, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap belasan saksi. Salah satunya yakni dari pihak BPJS itu sendiri.

"Penyidik telah memeriksa lebih kurang 15 saksi dari BPJS, Vendor, BSSN juga telah diperiksa," sebutnya.

"Lalu juga telah memeriksa secara online cryptocurrency yang diduga itu milik pelaku. Untuk sementara penyidik telah menemukan profil milik pelaku yang ada di dalam raidforum itu. Profilnya penyidik sudah membaca itu, tinggal di dalami oleh penyidik. Ke depan ada perkembangannya. Tentunya sudah mengarah profil ke pelaku," sambungnya.

Saat disunggung, apakah pelaku berada di luar negeri. Ia akan memastikan soal keberadaan itu. "(Pelaku di luar negeri) Nanti dipastikan," ujarnya.

Kabar Kebocoran

Sebelumnya, kabar terkait kebocoran data peserta BPJS Kesehatan beredar melalui sejumlah akun media sosial Twitter.

Sejumlah warga net memberikan komentar terkait situasi itu, di antaranya yang dipantau melalui akun @ndagels dan @Br_AM.

Pada akun tersebut diunggah tangkapan layar berisi percakapan oknum yang menjual sekitar 290 juta data penduduk Indonesia yang bersumber dari data situs BPJS Kesehatan.

Komponen yang dijual berupa nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, alamat, email, tanggungan, dan lainnya.

Bahkan ada sebagian netizen yang mengecek sampel data yang ditawarkan dan mengklaim bahwa semua komponen sesuai.

Netizen juga mengomentari argumentasi BPJS Kesehatan terkait selisih data peserta yang bocor lebih banyak dari data yang sebenarnya tercatat di BPJS Kesehatan.

"Argumentasi BPJS Kesehatan datanya enggak sampai Rp290 juta, tetapi kan ada juga data peserta yang sudah meninggal. Makanya bisa sampai Rp290 juta," komentar netizen. (mdk/eko)