Kasus keterangan palsu, Miryam S Haryani akan hadapi vonis hari ini

Merdeka.com - Terdakwa memberikan keterangan tidak benar pada persidangan korupsi proyek e-KTP, Miryam S Haryani hari ini akan menghadapi vonis dari majelis hakim. Miryam sebelumnya dituntut oleh jaksa penuntut umum KPK delapan tahun penjara.

Kuasa hukum Miryam, Aga Khan belum berkomentar mengenai vonis yang akan diberikan kepada Miryam hari ini.

"Kita lihat putusan majelis hakim dulu," ujar Aga, Senin (13/11).

Selain dituntut delapan tahun penjara, mantan anggota komisi II DPR itu juga dituntut denda Rp 300 juta atau subsider 6 bulan kurungan penjara.

"Menuntut Miryam S Haryani pidana penjara delapan tahun denda Rp 300 juta subsider enam bulan," ujar Jaksa Kresno Anto Wibowo saat membacakan surat tuntutan Miryam SHaryani di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (23/10).

Dalam tuntutannya, jaksa juga melampirkan hal meringankan dan memberatkan. Ada empat hal yang dianggap jaksa penuntut umum KPK memberatkan Miryam. Pertama perbuatan politikus Hanura itu tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, kedua; perbuatan mantan anggota Komisi II DPR itu dianggap menghambat proses hukum yang sedang dijalani KPK terkait tindak pidana korupsi e-KTP.

"Ketiga, tidak menghormati lembaga peradilan, dan selaku anggota DPR tidak memberikan teladan yang baik," ujar Kresno.

Sementara hal yang meringankan, Miryam masih memiliki tanggungan keluarga.

Sebelum vonis diketok majelis hakim, politikus Hanura itu menyampaikan nota pembelaannya, pledoi. Di dalamnya, Miryam mengatakan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukannya tidak untuk keseluruhan.

Dengan dalih awam terhadap hukum, Miryam mengklaim pencabutan keterangannya hanya sekedar meluruskan dan merevisi.

"Secara jujur saya akui bahwa kata mencabut saya gunakan bukan untuk meniadakan isi BAP secara keseluruhan. Kata mencabut saya gunakan karena memang murni ketidakpahaman saya terhadap istilah-istilah hukum," ujar Miryam di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (2/11).

Atas perbuatannya itu, Miryam dituntut melanggar Pasal 22 Jo undang-undang nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 35 ayat 1 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Seperti diketahui, Miryam berstatus tersangka setelah dia bersaksi pada persidangan korupsi proyek e-KTP sebanyak dua kali. Dia berulang kali menegaskan mencabut seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Alasannya, Miryam merasa ditekan oleh penyidik KPK saat proses pemeriksaan sebagai saksi berlangsung.

Sempat dikonfrontasi oleh penyidik, namun politikus yang pernah menjadi anggota komisi V DPR itu tetap bergeming mengatakan dipaksa dan merasa tertekan oleh penyidik, meski saat jaksa penuntut umum KPK memutar video proses pemeriksaan Miryam menunjukan tidak ada unsur paksaan apapun.