Kasus Komjen Budi, Kapolda Kaltim Irjen Andayono dua kali mangkir

Merdeka.com - Sampai hari ini, saksi-saksi kasus dugaan gratifikasi dan suap disangkakan kepada Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan banyak yang tidak hadir. Mereka yang dipanggil masih dari kalangan Polri.

Dua dari tiga saksi diperiksa hari ini ternyata mangkir. Hal itu menurut informasi diberikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, melalui pesan singkat kepada para pewarta, Selasa (27/1). Salah satu yang mangkir adalah Kapolda Kalimantan Timur, Inspektur Jenderal Polisi Drs. Andayono.

"Irjen Polisi Drs Andayono informasi dari penyidik yang bersangkutan tidak datang tanpa memberikan keterangan," tulis Priharsa.

Ini adalah panggilan kedua buat Andayono. Sementara itu, saksi selanjutnya yang mangkir hari ini adalah Aiptu Revindo Taufik Gunawan Siahaan. Menurut Priharsa sampai sore ini Revindo tidak hadir tanpa keterangan.

"Brigjen Pol (Purn) Drs. Heru Purwanto tidak hadir karena sakit. Pengacara mengantarkan surat hari ini ke KPK," sambung Priharsa.

Kemarin, dua saksi lain kasus Komjen Budi juga tidak hadir. "Ada dua yang tidak hadir dan memberikan keterangan," kata Priharsa kemarin.

Menurut Priharsa, saksi Direktur Tindak Pidana Umum Brigadir Jenderal Polisi Drs. Herry Prastowo, SH, Msi., tidak hadir dengan alasan sedang menjalankan tugas operasi. Saksi yang absen selanjutnya adalah Komisaris Besar Polisi Drs. Ibnu Isticha. Dia merupakan Dosen Utama di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lembaga Pendidikan Kepolisian. Dia tidak hadir dengan alasan informasi sedang mendampingi mahasiswa S3. Keduanya sempat mangkir saat diperiksa pekan lalu. Sementara Wakapolres Jombang Kompol Sumardji diperiksa hari ini, tapi keberadaannya juga tidak diketahui.

Menanggapi hal ini, Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan menyayangkan ketidakhadiran kedua saksi itu. Sebab menurut dia, hal-hal seperti ini justru menyulitkan proses penyidikan dan mengingkari janji Polri kepada Presiden Jokowi yang menyatakan akan kooperatif.

"Sangat disayangkan dan bisa dianggap tidak mematuhi perintah presiden yang meminta agar saling menghormati dlm proses penegakan hukum," tulis Ade melalui pesan singkat.

Ade menyatakan KPK dan Polri harus ingat janji mereka di depan Presiden Jokowi. Menurut dia, menjadi saksi dalam sebuah perkara pidana adalah kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Yakni Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 22 dan 35 UU Nomor 31 tahun 1999, dan Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahkan tindakan mempersulit pemeriksaan atau selalu mangkir bisa dipanggil paksa.

"Bagaimana cara pemanggilan paksa jika yang dipanggil adalah Pati Polri? Dalam kondisi normal KPK dapat meminta bantuan Brimob. Sekarang?" Tanya Ade.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Hal itu dilakukan selepas pimpinan dan penyidik melakukan gelar perkara pada 12 Januari 2014.

Menurut Ketua KPK Abraham Samad, proses penyelidikan terhadap transaksi mencurigakan Budi dilakukan saat mereka menerima laporan masyarakat, dan bukan dari Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan. Sebab, PPATK hanya pernah mengirim surat kepada Badan Reserse Kriminal Polri pada 26 Maret 2010 supaya menyelidiki hal itu. Sedangkan pada 18 Juni 2010, Bareskrim melaporkan akan mengusut soal. Tetapi sampai KPK menetapkan Budi sebagai tersangka, Bareskrim tidak pernah menjelaskan hasil kajian mereka. Saat itu, Budi masih berpangkat Inspektur Jenderal.

Atas laporan itu, KPK mulai mengkaji serta mengumpulkan bahan dan keterangan terkait Budi sejak Juni sampai Agustus 2010. Dua tahun kemudian hasil kajiannya diperiksa kembali. Lantas pada Juli 2013, Samad memimpin gelar perkara pertama. Saat itulah diputuskan memang perlu menaikkan kajian ke tahap penyelidikan. Tetapi hal itu baru terlaksana pada Juli 2014. Setelah sekian lama, akhirnya pada 12 Januari KPK resmi menetapkan mantan ajudan Presiden RI Megawati Soekarnoputri itu sebagai tersangka.

Menurut Samad, Budi disangkakan menerima suap dan gratifikasi saat masih menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan-jabatan lain di Mabes Polri. Jabatan pernah diembannya antara lain Kepala Sekolah Lanjutan Perwira Lembaga Pendidikan Pelatihan Polri (2006-2008),Kapolda Jambi (2008-2009), Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri (2009-2010),

Kadiv Profesi dan Pengamanan Polri (2010-2012), Kapolda Bali (2012), dan terakhir Kalemdiklat Polri (sejak 2012).

Budi disangkakan melanggar empat pasal. Yakni Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b), Pasal 5 ayat 2, pasal 11, atau pasal 12 B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.