Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kasus korupsi bansos Rp 270 miliar, eks politikus PKS ditahan polisi

Kasus korupsi bansos Rp 270 miliar, eks politikus PKS ditahan polisi Ilustrasi Korupsi. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Mantan ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah ditahan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Riau, atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Kabupaten Bengkalis senilai Rp 270 miliar.

Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Pol Yohanes Widodo kepada merdeka.com mengatakan, proses penahanan ini dilakukan agar mempermudah penyidikan terhadap mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini selaku tersangka dalam kasus korupsi bansos tersebut.

"Kita melakukan penahanan tersangka JA (Jamal Abdillah), atas kasus dugaan korupsi dana bansos Bengkalis senilai Rp 270 miliar," ujar Kombes Yohanes di Riau, Selasa (28/4).

Sementara itu, berkas perkara Jamal Abdillah masih status P-19 yang dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Tinggi Riau ke penyidik Polda untuk dilengkapi. Dengan pengembalian ini, berarti sudah dua kali dikembalikan.

Kombes Pol Yohanes Widodo menyebut bakal ada tersangka baru dalam kasus ini dari legislatif dan eksekutif. "Sudah 72 orang saksi kita periksa untuk tersangka JA, dan beberapa di antaranya terindikasi. Soal penetapan tersangka tambahan, nanti akan kita beritahukan," kata Yohanes.

Setelah diperiksa di ruang Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau sejak pukul 13.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, Jamal Abdillah saat ditemui sejumlah wartawan mengatakan akan menghadapi proses hukum.

"Ini jalan yang terbaik buat saya. Doakan saja supaya saya kuat," ujar Jamal.

Saat ditanya siapa rekannya yang ikut menikmati uang negara melalui bansos tersebut, Jamal menyerahkan kepada polisi. "Itu bukan gawean (wewenang) saya," ujar Jamal singkat sambil berjalan digiring dua penyidik menuju mobil, selanjutnya dibawa ke tahanan Polda Riau.

Sebelumnya, Penyidik Subdit III Tipikor Rekrimsus Polda Riau pernah melakukan penggeledahan terhadap kantor DPRD Bengkalis, terkait penyidikan lanjutan dugaan korupsi bansos Kabupaten Bengkalis.

Penggeledahan itu dipimpin Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Yusup Rahmanto bersama tujuh anggotanya, menyisir beberapa kantor dan rumah dinas Jamal Abdillah sewaktu itu. Hasilnya penyidik menyita beberapa dokumen di antaranya dari bagian risalah persidangan, bagian keuangan, ruang kerja DPRD Bengkalis dan rumah dinas ketua DPRD Bengkalis.

Polisi beralasan penggeledahan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait perkara dana hibah Pemkab Bengkalis. (mdk/cob)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mantan Bendahara Disdik Sumut jadi Tersangka Korupsi, Rugikan Negara Rp1 Miliar Lebih
Mantan Bendahara Disdik Sumut jadi Tersangka Korupsi, Rugikan Negara Rp1 Miliar Lebih

Aksi culasnya itu merugikan negara hingga Rp1.158.628.535

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi di Basarnas, Ini Daftar Tiga Orang yang Dicegah Ke Luar Negeri
Kasus Korupsi di Basarnas, Ini Daftar Tiga Orang yang Dicegah Ke Luar Negeri

KPK mengumumkan telah memulai penyidikan baru terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Basarnas tahun 2014.

Baca Selengkapnya
KPK: Uang Korupsi Truk Angkut di Basarnas Disebar ke Rekening Para Tersangka
KPK: Uang Korupsi Truk Angkut di Basarnas Disebar ke Rekening Para Tersangka

KPK membuka penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle tahun 2014.

Baca Selengkapnya
KPK Soal Keberadaan Harun Masiku: Diduga Ada Pihak yang Mengamankan
KPK Soal Keberadaan Harun Masiku: Diduga Ada Pihak yang Mengamankan

Hingga saat ini pun tim penyidik KPK, kata Ali masih terus mendalami lebih jauh soal keberadaan Harun.

Baca Selengkapnya
KPK Buka Peluang Sidik TPPU di Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim
KPK Buka Peluang Sidik TPPU di Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim

KPK akan sidik TPPU apabila ada indikasi menyembunyikan atau menyamarkan aset-aset bernilai ekonomis dari korupsi tersebut.

Baca Selengkapnya
KPK Ungkap Isi Bansos Covid-19 Presiden Jokowi yang Dikorupsi: Beras hingga Minyak Goreng
KPK Ungkap Isi Bansos Covid-19 Presiden Jokowi yang Dikorupsi: Beras hingga Minyak Goreng

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020 Ivo Wongkaren.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Max Ruland Boseke Dicegah ke Luar Negeri, Tersangka Korupsi di Basarnas
Politikus PDIP Max Ruland Boseke Dicegah ke Luar Negeri, Tersangka Korupsi di Basarnas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus baru di Basarnas RI. Salah satu tersangkanya politikus PDIP, Max Ruland Boseke.

Baca Selengkapnya
Baru Daftar Cabup di KPU Situbondo, Jagoan KIM Plus Ketahuan Berstatus Tersangka Korupsi di KPK
Baru Daftar Cabup di KPU Situbondo, Jagoan KIM Plus Ketahuan Berstatus Tersangka Korupsi di KPK

Calon Bupati Petahana Karna Suswandi diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan dana PEN serta pengadaan barang dan jasa di Pemkab Situbondo 2021-2024.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN
KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo

Baca Selengkapnya
Firli Teken Surat Penangkapan Harun Masiku, MAKI: Pengalihan Isu Kasus Pemerasan SYL
Firli Teken Surat Penangkapan Harun Masiku, MAKI: Pengalihan Isu Kasus Pemerasan SYL

Boyamin menilai pengumuman dari Firli soal surat penangkapan Harun hanya upaya untuk mengalihkan isu kasus pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Kasus di Basarnas, Kepala Baguna PDIP Max Ruland Rugikan Negara Puluhan Miliar
Kasus di Basarnas, Kepala Baguna PDIP Max Ruland Rugikan Negara Puluhan Miliar

KPK membuka penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle tahun 2014.

Baca Selengkapnya
3 Pejabat BPPD Sidoarjo Dicecar KPK Dugaan Pemotongan Dana ASN Mengalir ke Bupati Mudhlor Ali
3 Pejabat BPPD Sidoarjo Dicecar KPK Dugaan Pemotongan Dana ASN Mengalir ke Bupati Mudhlor Ali

Permintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.

Baca Selengkapnya