Kasus korupsi, saksi ahli tegaskan tak perlu izin presiden periksa anggota DPR

Merdeka.com - Prof Emong Komariah selaku saksi ahli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan bahwa pemeriksaan Setya Novanto (Setnov) sebagai Ketua DPR tak perlu pakai izin Presiden. Sebab hal tersebut sudah tercantum pada undang-undang terkait.

Saat itu, pun Setya Novanto yang masih aktif sebagai Ketua DPR masih berstatus saksi terkait kasus korupsi mega proyek e-KTP. Melalui kuasa hukum, Setya Novanto ngotot bahwa pemeriksaan kliennya sebagai saksi oleh KPK harus meminta izin kepada Presiden.

"Undang-Undang itu sudah menjawab sendiri bahwa tidak perlu ada izin dari Presiden. Jadi mohon untuk tidak dipersoalkan lagi karena sudah tegas," ujar Komariah dalan sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/12).

Menurut Mantan Hakim Agung itu, dalam Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD) telah menjelaskan memberi pengecualian untuk kategori tindak pidana khusus. Saat ini pun Setnov ditetapkan tersangka oleh KPK karena terlibat dalam kasus korupsi mega proyek e-KTP yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun. Dalam Pasal 245 UU MD3 dan putusan MK, perlunya izin Presiden hanya untuk pidana umum.

"itu tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus," ujar Komariah.

Sehingga dengan hal itu, Setnov tak perlu beralasan untuk mangkir dari pemanggilan KPK pada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik KPK. Lanjut Komariah, walau Setnov memiliki hak asasi, dirinya berkewajiban mematuhi aturan hukum.

"Kalau ada hak tersangka maka di sebelahnya ada kewajiban tersangka, jadi kalau ada hak pasti kewajiban. Jadi apakah ada kewajiban bagi tersangka untuk hadir, saya kira ada, bukan hanya hak tapi juga kewajiban untuk hadir," ujar Guru Besar Universitas Padjajaran itu.