Kasus Lahan di Pelalawan, DPRD Riau Singgung Tanggung Jawab Perusahaan

Merdeka.com - Komisi II DPRD Riau menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atas pengajuan dari sejumlah koperasi terkait permasalahan lahan di Desa Pangkalan Gondai, Langgam, Pelalawan, Senin (5/4). Ketua Komisi II, Robin Hutagalung meminta PT Peputra Supra Jaya (PSJ) bertanggung jawab terhadap dua koperasi, yakni Gondai Bersatu dan Sri Gumala Sakti, terkait imbas putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara tersebut.

"Menurut saya, PT PSJ sebagai bapak angkat memiliki tanggung jawab terhadap kedua koperasi tersebut," kata Robin kepada wartawan, Selasa (6/4).

Hingga saat ini terdapat ribuan hektare kebun sawit tengah dipersengketakan oleh dua perusahaan yakni PT PSJ dan PT Nusa Wana Raya (NWR).

RDP dihadiri sejumlah pihak yang berkaitan dengan permasalahan lahan kebun sawit di wilayah tersebut. Sayangnya, PT NWR tidak tampak menghadiri pertemuan tersebut. Kendati begitu, RDP tersebut tetap dilangsungkan.

"Kita mendengar sesuai dengan permohonan tatap muka dari dua koperasi. Poinnya mereka meminta DLHK tak merampas hak mereka. Mereka juga meminta hak mereka dari kebun yang menjadi persoalan saat ini," ungkap politikus PDIP ini.

Sejatinya sebut Robin, dalam persoalan ini telah muncul putusan dari Mahkamah Agung. Tentu ia berharap semua pihak menghormati keputusan itu.

"Jika PT PSJ yang juga hadir dalam RDP tersebut merasa tidak puas dengan putusan itu, maka bisa menempuh jalur hukum yang ada saja. Misalnya pengajuan peninjauan kembali atau bagaimana," bebernya.

Termasuk, apakah keputusan MA memuaskan semua pihak, dia mengungkapkan hal tersebut relatif. "Perbedaan-perbedaan yang ada mau tak mau tetap harus menghormati keputusan itu," imbuhnya.

Eksekusi kebun sawit sesuai keputusan MA, menurut Robin hal itu sudah menjadi kewenangan jaksa sebagai eksekutor. Robin mengaku pihaknya tidak berada dalam konteks tersebut. Namun dia menilai jaksa melakukan eksekusi berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada.

"Kewajiban bagi Kejaksaan dalam melaksanakan perintah eksekusi berdasarkan putusan MA dalam ranah pidana," tuturnya.

Dalam RDP tersebut DLHK Riau bersama Pemprov Riau juga telah melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat. Di mana dalam koordinasi itu muncul keputusan bahwa akan ada pembentukan tim untuk menyelesaikan permasalahan di Desa Gondai itu.

"Nah keputusannya akan ada pembentukan tim. Oleh karenanya semua pihak menunggu saja biar tim ini bekerja dulu dan kita tunggu bagaimana keputusannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum PSJ melalui Wiria Nata Atmaja dari kantor hukum Asep Ruhiat dan Partners saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa pihaknya juga sedang menyiapkan gugatan ganti rugi.

"Sekarang kami lagi menyiapkan gugatan ganti rugi mudah-mudahan tidak lama lagi keadilan bisa berpihak pada yang benar," kata Wiria.