Kasus Meikarta, Aher Kembali Mangkir Diperiksa, Dirjen Otda Kemendagri Dijadwal Ulang

Merdeka.com - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, alias Aher tak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aher dijadwalkan akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap izin pembangunan Meikarta.

"Saksi Ahmad Heryawan yang direncanakan diperiksa hari ini untuk tersangka NHY (Neneng Hasanah Yasin) belum datang dan belum ada konfirmasi hadir atau tidak hadir sampai siang ini," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (7/1).

Ini merupakan panggilan kedua bagi Aher. Sebelumnya Aher juga tak memenuhi panggilan pada pemeriksaan Kamis 20 Desember 2018. "Kami belum mengetahui apakah yang bersangkutan akan datang sore ini atau tidak," kata Febri.

Selain Aher, saksi lain yang dijadwalkan diperiksa dalam kasus ini yakni Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Soni Sumarsono juga tak memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah. Soni akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Jamaluddin.

"Kami mendapat surat pemberitahuan permintaan penjadwalan ulang Kamis 10 Januari 2019 karena ada kegiatan lain," kata Febri.

KPK sebelumnya mengendus perizinan proyek Meikarta bermasalah. Lembaga antirasuah pun sempat mengimbau agar pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi mengaudit ulang izin tersebut.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.

Reporter: Fachruru Rozie

Sumber: Liputan6.com