Kasus mobil listrik disebut bisa menghambat inovasi teknologi

Merdeka.com - Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mantan menteri BUMN Dahlan Iskan dan Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmadi menjadi trauma sendiri bagi para peneliti untuk bekerja sama dengan pemerintah. Sebab, para peneliti yang melakukan inovasi terbentur masalah pembiayaan dari pemerintah yang belum menemukan titik temu.

"Sebenarnya peneliti dalam mewujudkan produk membutuhkan keuangan tak hanya pada tingkat kesiapan teknologi tetapi juga pada tahapan pengembangan teknologi," kata Peneliti ITB Yazid Bindar dalam diskusi bertajuk 'Melawan Kriminalisasi Kebijakan' digelar di kantor di MMD Invitative, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (10/3).

Yazid menuturkan ada 9 tahapan dalam membuat inovasi. Sembilan tahapan itu terbagi menjadi 3, yakni ide, prototipe dan inovasi komersil.

Dia mengatakan, seringkali para peneliti hanya melakukan inovasi teknologi hingga tahapan membuat prototipe. Sementara tahapan menuju produk komersial membutuhkan keberanian dan permodalan yang tak sedikit.

Menurut dia, biasanya pada tahapan menuju produk komersil ini yang paling banyak membutuhkan dana. Bila peneliti bekerja sama dengan pihak swasta, peneliti akan disokong dana penuh hingga inovasi teknologi tersebut menjadi sebuah produk. Artinya kegagalan bukanlah sebuah hambatan untuk para peneliti berinovasi. Sayangnya konsep ini tak berlaku bila dilakukan bersama Pemerintah.

"Nah resiko itu kan banyak kalau enggak dapat dukungan lebih. Skema itu yang enggak ada di Indonesia," ujar Yazid.

"Kalau menggunakan APBN sudah rigit angkanya dan boleh pengadaan. Kalau enggak berhasil dianggap mangkrak atau apa," jelas Yazid.

Di sisi lain, lanjut dia, hal ini yang jarang dipahami oleh para peneliti. Tak jarang para peneliti pun hanya berkutat pada ide hingga prototipe.

Untuk itu dia menilai harus ada perubahan skema pendanaan dalam penelitian yang menghasilkan produk komersil. Sebab UU pengadaan anggaran yang ada saat ini harus melalui tender terlebih dahulu.

"Saya lihat UU pengadaan anggaran harus lewat tender. Kalau penelitian enggak seperti itu dana untuk pengembangan dipakai sampai habis. Seperti investasi, kalau rugi ya sudah enggak apa-apa tapi outputnya ada," ujarnya.

Diketahui, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan 16 unit mobil jenis elektrik mikrobus serta elektrik eksekutif bus pada PT BRI (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pertamina (Persero).

Proyek pengadaan 16 mobil listrik diduga merugikan negara senilai Rp 32 miliar di tiga BUMN. Saat masih menjabat sebagai Menteri BUMN pada 2013 silam, Dahlan meminta PT BRI, PT Perusahaan Gas Negara, dan PT Pertamina untuk menjadi sponsor pengadaan mobil listrik guna mendukung KTT APEC di Bali.

Setelah proyek itu rampung dikerjakan, 16 mobil listrik berjenis electric microbus dan electric executive bus itu rupanya tak dapat digunakan karena tidak dibuat sebagaimana mestinya. Mobil itu hanya diubah pada bagian mesin sehingga fungsi mobil tidak optimal. Hasil uji di ITB menyatakan bahwa pembakaran bahan bakar di mesin tidak optimal dan mengakibatkan mesin cepat panas dan turun mesin.