Kasus muslim Rohingya, empat fraksi DPR desak pemerintah usir Dubes Myanmar

Merdeka.com - Empat fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu Gerindra, PKS, PAN, dan PDIP mengecam keras tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang yang terjadi di Myanmar khususnya pada etnis Rohingya empat fraksi itu bahkan meminta pemerintah mengusir Duta Besar Myanmar dari Indonesia.

"Kami meminta pemerintah agar lebih nyata bertindak dan kalau PAN mengusulkan supaya Myanmar tidak main-main duta besarnya diusir dulu biar mereka paham bahwa kemanusiaan itu penting ini bulan masalah agama, bukan, tapi masalah kemanusiaan," kata Sekretaris fraksi PAN DPR, Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/8)

Hal senada juga diungkapkan oleh Fraksi Gerindra dan PKS dan juga PDIP untuk mengusir duta besar Myanmar. Selain mengecam, keempat fraksi itu juga akan mendorong pemerintah agar bisa mengirimkan 100 anggota dewan dari ASEAN untuk memantau kejadian di Myanmar.

"Parlemen ASEAN, 100 anggota minimal dari seluruh fraksi di seluruh ASEAN dikirimkan untuk ikut memantau yang terjadi di Myanmar Rohingya penderitaan di sana itu yang kami sampaikan," ujar Al Muzzammil Yusuf.

Ketua fraksi PKS Jazuli Juwaini juga minta untuk Duta Besar Myanmar dipanggil ke DPR. karena saat memutuskan adanya Duta Besar Myanmar di Jakarta DPR ikut ambil keputusan.

"Atas nama Pimpinan Fraksi PKS mengajak fraksi dan pimpinan DPR untuk mengutuk keras tindakan brutal. Waktu Dubes Myanmar ditugaskan ke RI, DPR dimintai pertimbangan," kata Jazuli.

"Menurut saya, DPR punya hak untuk memanggil Dubes Myanmar untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi," lanjutnya.

Usulan tersebut juga telah disampaikan oleh empat fraksi itu di rapat paripurna DPR siang tadi. Pimpinan pun berencana menindah lajuti usulan tersebut dengan serius.

"Persoalan ini akan ditanggapi dan ditindak lanjuti secara serius oleh pimpinan," kata Pimpinan Sidang, Taufik Kurniawan. (mdk/rnd)