Kasus OTT Pegawai UNJ Limpahan KPK, Penyidik Polisi Masih Susun Konstruksi Perkara

Merdeka.com - Penyidik Polda Metro Jaya masih mempelajari kasus dugaan korupsi yang melibatkan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Polda Metro menerima limpahan kasus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kemendikbud pada Rabu 20 Mei 2020, dengan barang bukti uang USD1.200 juga Rp27 juta.

"Nah kan diserahkan kita ini kan baru dua hari yang lalu yah. Perkara yang diserahkan ke kita ini sudah gelar pertama kemarin. Tujuh orang itu wajib lapor dulu. Kita mau gelar lagi, sabar dulu ya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus yang dihubungi Selasa (26/5).

Yusri menjelaskan, penyidik akan berhati-hati dalam mengungkap kasus ini. Karena kasus ini merupakan limpahan dari KPK, penyidik harus benar-benar tahu dan mengerti dulu kasus yang ditangani.

"KPK menyerahkan ke polisi dengan pertimbangan pelaku pasal 11. Ini masih staf-stafnya saja. Kami pelajari dulu dan dalami. Masih didalami mencari konstruksi perkaranya seperti apa," katanya.

Kronologi OTT

Dugaan adanya korupsi dalam kasus ini berawal dari langkah Rektor Universitas Negeri Jakarta sekitar tanggal 13 Mei 2020 yang diduga telah meminta kepada Dekan Fakultas dan Lembaga di UNJ untuk mengumpulkan uang THR masing-masing Rp5 juta melalui Dwi Achmad Noor (Kabag Kepegawaian UNJ).

THR tersebut rencananya akan diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud dan beberapa staf SDM di Kemendikbud. Pada tanggal 19 Mei 2020 terkumpul uang sebesar Rp55 juta dari 8 Fakultas, 2 Lembaga Penelitian dan Pascasarjana.

Pada tanggal 20 Mei 2020, Dwi Achmad Noor membawa uang Rp37.000.000 ke kantor Kemendikbud selanjutnya diserahkan kepada Karo SDM Kemendikbud sebesar Rp5 juta, Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud sebesar Rp2,5 juta serta Parjono dan Tuti (staf SDM Kemendikbud ) masing-masing sebesar Rp1 juta. Setelah itu Dwi Achmad Noor diamankan tim KPK dan Itjen Kemendikbud.

Selanjutnya KPK melakukan serangkaian permintaan keterangan antara lain terhadap Komarudin (Rektor UNJ), Dwi Achmad Noor (Kabag Kepegawaian UNJ), Sofia Hartati(Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan), Tatik Supartiah (Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud), Diah Ismayanti (Karo SDM Kemendikbud), Dinar Suliya (Staf SDM Kemendikbud) dan Parjono (Staf SDM Kemendikbud).