Kasus 'Papa Minta Saham', Jokowi terus pantau sidang MKD
Merdeka.com - Rekaman pembicaraan Ketua DPR Setya Novano, pengusaha minyak M Riza Chalid dengan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin soal 'Papa Minta Saham' telah diputar sebanyak dua kali oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Presiden Joko Widodo terus mengamati proses jalannya sidang di MKD.
"Presiden memantau mengikuti dengan seksama, karena beberapa kali kami melaporkan dan berdiskusi perkembangan di MKD kepada bapak presiden. Beliau mengikuti dengan seksama, dan dari pembicaraan yang ada, memang ada yang bersifat fakta, tapi ada juga yang bersifat hiperbola," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana, Jakarta, Jumat (4/12).
Menurutnya, Jokowi betul-betul mengikuti jalannya sidang di MKD DPR. Dia mengatakan, Presiden atau pemerintah juga menunggu proses jalannya sidang di MKD sampai usai.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Dia berharap, jangan sampai proses sidang di MKD memberikan harapan palsu atau PHP. "Presiden betul-betul menunggu, karena sekarang sudah terbuka, publik mengamati, melihat dan merasakan apa yang terjadi, sehingga proses dalam MKD kita tunggu," jelas Pramono.
Pramono menganggap memang dalam isi rekaman tersebut ada beberapa hal yang dirasa benar dan beberapa poin isi rekaman yang terkesan dibesar-besarkan. Dia tidak menjelaskan secara detail poin mana saja yang dimaksud.
Sejauh ini, Presiden Jokowi menghormati betul jalannya proses sidang di MKD DPR untuk membuka kebenarannya. Selama jalannya sidang, Jokowi tidak menjalin komunikasi dengan Ketua DPR Setya Novanto.
"Presiden menghormati, menghargai. Beliau tentu tidak harus berkomunikasi, kenapa harus berkomunikasi, tetapi bahwa persoalan yang perlu diungkap itu jadi hal yang penting," tegas Pramono.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi yakin ada proses hukum apabila terbukti ada transaksi mencurigakan dalam Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnyahakim semula hendak memanggil Jokowi untuk meminta keterangan. Namun, dibatalkan demi menghargai kepala negara.
Baca SelengkapnyaNama Jokowi berulang kali disebut dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaHotman Paris mencecar saksi ahli kubu AMIN untuk menjawab pertanyaannya
Baca SelengkapnyaRespons Putusan MK, PDIP Khawatir Kecurangan TSM Terjadi saat Pilkada Serentak 2024
Baca SelengkapnyaPDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang.
Baca SelengkapnyaWalaupun begitu, Megawati menyatakan siap untuk menjadi saksi di sidang sengketa Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTodung menyampaikan, dugaan kecurangan Pemilu 2024 terjadi sejak masa prapencoblosan hingga setelah pencoblosan.
Baca SelengkapnyaMantan Ketua KPK Abraham Samad mendesak agar sejumlah kasus yang berhubungan dengan keluarga mantan Jokowi agar dapat segera diusut.
Baca SelengkapnyaCerita Mahfud MD pernah minta diperiksa KPK dan ditangkap polisi saat dituduh menerima suap.
Baca SelengkapnyaIa menduga, wacana pemakzulan mungkin adalah taktik pengalihan isu atau refleksi kekhawatiran pendukung calon lain akan kekalahan.
Baca Selengkapnya