Kasus Pencabulan Anak Kiai Jombang, DPR: Jadikan Pesantren Tameng Perburuk Situasi

Merdeka.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Luqman Hakim meminta Pimpinan Pesantren Shiddiqiyyah Ploso Jombang kooperatif dan tidak menghalang-halangi upaya penegakan hukum dengan menyerahkan DPO kasus pencabulan MSAT kepada Polres Jombang atau Polda Jawa Timur.

"Kepada MSAT, saya sarankan agar menyerahkan diri kepada polisi," kata Luqman Hakim, kepada wartawan, Kamis (7/7).

"Terus menerus melawan, apalagi dengan menjadikan institusi pesantren sebagai tameng perlindungan, hanya akan makin memperburuk situasi dan merugikan nama baik pesantren," tambahnya.

Dia menyayangkan atas aksi pengerahan santri-santri yang masih di bawah umur untuk mengadang polisi yang hendak menangkap MSAT.

"Melibatkan santri untuk menghalang-halangi penegakan hukum, merupakan praktik buruk yang dapat merusak mental dan keyakinan agama para santri pada masa mendatang," ucapnya.

Lebih lanjut, Luqman meminta kepada Kementerian Agama (Kemenag) melakukan evaluasi secara serius terhadap proses pendidikan di Ponpes Shiddiqiyyah Ploso Jombang.

"Apabila terdapat praktik yang menyimpang, maka saya minta Kementerian Agama tidak ragu untuk membekukan izin pesantren ini," tegasnya.

Sebelumnya, polisi sempat melakukan upaya penangkapan terhadap MSAT (42) pada Minggu malam, (3/7/2022). Ratusan polisi mengepung sekitaran Pondok Pesantren Majmal Bahrain atau Ponpes Shiddiqiyyah Desa Losari, Kecamatan Ploso, Jombang yang diduga tempat persembunyian tersangka.

Sayangnya, aksi itu dihalang-halangi pendukung MSAT. Penangkapan itu pun gagal.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menyebut mengamankan sebanyak 60 orang. Ke-60 orang tersebut diidentifikasi bukan sebagai santri dari pondok tersebut.

"Kita memang berupaya memisahkan, mana yang santri mana yang bukan. Kalau bukan santri ya kita amankan," kata Dirmanto.