Kasus penghinaan Jokowi, Yusril sebut penahanan Ongen langgar HAM

Merdeka.com - Sidang Yulianus Paonganan alias Ongen kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang yang beragendakan pembacaan eksepsi ini dihadiri oleh Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum Ongen.

Yusril menilai kasus pelanggaran undang-undang Pornografi dan UU ITE yang menyeret kliennya itu bukan kasus pidana. Namun mengapa Ongen harus dipidana.

"Kasusnya sebenarnya bukan pidana tapi dipidanakan. Kalau dibilang ini penghinaan terhadap Presiden, foto itu dibuat waktu itu kala Pak Jokowi belum jadi Presiden. Kemudian kalau dikatakan porno, porno yg mana? Masa Presiden sama Nikita Mirzani melakukan adegan porno kemudian difoto kan aneh," ungkap Yusril di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/4).

Seharusnya, lanjut Yusril, kasus tersebut dihentikan lantaran akan membawa dampak luas di tengah masyarakat. "Kami juga tegaskan bahwa Pak Ongen ini sudah salah paham karena ketetapan pengadilan ini harus dilaksanakan oleh jaksa dengan surat penetapan, berita acaranya. Tapi sampai hari ini kan tidak dilakukan oleh jaksa, tapi Pak ongen malah disuruh tanda tangani berita acara mundur, itu kan nggak bener," tutur Yusril.

Untuk itu, Yusril menilai saat ini penahanan Ongen tanpa dasar hukum yang jelas. Tak hanya itu, penahanan tersebut juga dinilai berlawanan dengan Hak Asasi Manusia.

"Sudah kasusnya nggak jelas, orangnya ditahan dengan sewenang-wenang. Wajar saja akhirnya sebagian masyarakat teriak minta Pak Ongen dibebaskan," tutup Yusril.