Kasus Prostitusi Online, Polisi Akan Jerat Pria Hidung Belang dengan TPPO

Merdeka.com - Penyidikan polisi terkait dengan kasus prostitusi online yang melibatkan artis, mulai mengarah pada upaya menjerat secara pidana para pria hidung belang. Ahli hukum pidana pun didatangkan polisi untuk membahas terkait dengan pasal apa yang dapat dijeratkan pada para pengguna pekerja seks komersial (PSK).

Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan menyatakan, untuk memberantas habis jaringan prostitusi online ini pihaknya sudah mengkonsultasikannya pada para ahli. Di antaranya ahli hukum, ahli pidana, ahli agama, ahli ITE, maupun ahli bahasa.

"Pada dasarnya kita minta semua masukan. Kita ingin jaringan prostitusi online ini diberantas habis. Apalagi ini sudah terbuka semua," ujarnya, Rabu (23/1).

Ia menambahkan, terkait dengan hal ini, salah satu upaya yang dilakukannya adalah membuat terobosan hukum. Meski, pada Polda selain Polda Jatim, juga sudah pernah melakukan pengungkapan kasus yang sama. "Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi penemuan norma hukum terkait dengan kasus ini," tambahnya.

Secara teknis, polisi telah berkonsultasi dengan ahli hukum pidana dari Universitas Brawijaya Malang, Lucky Endrawati. Di Mapolda Jatim, Lucky menjelaskan merujuk pada pasal 55 KUHP, ada kualifikasi untuk pelaku, pembuat dan penyuruh.

"Terkait dengan prostitusi online ini tidak menutup kemungkinan Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) digunakan, sebagai landasan untuk menjerat pengguna atau user," jelasnya.

Ia kembali menjelaskan, jika dalam pasal 12 UU TPPO, ada kualifikasi barang siapa yang menggunakan korban tindak pidana orang dengan menyetubuhi dengan cara mencabuli, dapat dikenakan pasal ini. "Jadi ada penemuan hukum baru tadi seperti dijelaskan kapolda. Nantinya ada perkembangan baru yang diperoleh penyidik," tegasnya.

Secara lengkap, ini bunyi dari pasal 12 Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2007, Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Sementara itu, terkait dengan penetapan status tersangka Vanessa Angel, Lucky mengatakan jika diperoleh bukti digital forensik, bahwa VA dikategorikan sebagai pelaku untuk pelanggaran UU ITE.

"Memang dalam pasal 27 ayat 1 kita memang harus menyandingkan antara perbuatan si VA dengan pasal 27 ayat 1 memang ada kecocokan. Sedangkan pelaku lain jadi yang usernya dimungkinkan untuk dikenakan UU TPPO ini," katanya.