Kasus Rasisme Mahasiswa Papua di Surabaya, Dua Anggota TNI Diduga Indisipliner

Merdeka.com - Polisi Militer Kodam (Pomdam) V/Brawijaya telah memeriksa lima orang anggota TNI terkait dugaan rasisme saat insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, beberapa waktu lalu. Pada proses penyelidikan yang berjalan dua dari lima orang anggota TNI sudah naik ke penyidikan.

"Masih penyidikan oleh Pomdam V/Brawijaya. Kan kemarin penyelidikan, hasilnya penyelidikan beberapa orang yang di tempat acara itu sudah kelihatan dua orang yang patut diduga merugikan disiplin TNI," kata Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya, Letkol Arm Imam Haryadi saat dihubungi, Rabu (28/8).

Satu dari dua orang yang diperiksa intensif, kata Imam, adalah Komandan Koramil (Danramil) 0831/02 Tambaksari.

"Ada dua orang itu, yang satunya Pak Danramil sama satu orang anggota. Tiga orang masih kita jadikan saksi," sebutnya.

Imam menambahkan, saat peristiwa terjadi, keduanya terlihat reaktif dan emosional. Meski tiga orang lainnya berstatus saksi, lanjut Imam, tidak menutup kemungkinan akan diperiksa kembali untuk dimintai keterangan.

"Untuk keterangan nanti saksi bisa kita tambahi biar memperjelas siapa-siapanya. Tapi sementara kita lihat yang ada di lapangan saja waktu itu," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menindak tegas oknum aparatnya yang bertindak rasis terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur.

Hal ini dikatakan Moeldoko menanggapi desakan sejumlah pihak agar Jokowi memberikan sanksi kepada oknum aparat yang berbuat rasis, sehingga memicu kericuhan di Papua. Moeldoko sepakat aparat yang melakukan hal itu diberikan sanksi secara hukum.

"Presiden kemarin juga sudah menyampaikan kepada Panglima, kalau memang ada aparatnya yang nyata-nyata melakukan hal seperti itu (rasis), tindak, enggak ada alasan," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019.

Seperti diketahui, kerusuhan pecah di Manokwari, Papua Barat, Senin, 19 Agustus 2019. Massa membakar Gedung DPRD Manokwari dan beberapa fasilitas umum. Tak hanya di Manokwari, unjuk rasa juga terjadi di Jayapura, Papua.

Kedua aksi ini ditengarai akibat kemarahan masyarakat Papua sebagai buntut dari peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur serta Semarang Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Presiden Jokowi mengaku terus memantau kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat pascakerusuhan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, kondisi di dua wilayah tersebut saat ini telah kondusif.

"Tadi pagi saya telepon Pak Gubernur Mandacan (Dominggus Mandacan) di Papua Barat untuk tanyakan mengenai Manokwari seperti apa. Sudah baik, Sorong seperti apa, sudah baik," kata Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Kota Kupang, Provinsi NTT, Rabu 21 Agustus 2019.