Kasus Ratna Sarumpaet, contoh politik kebohongan berimbas ke akar rumput
Merdeka.com - Kasus kabar kebohongan Ratna Sarumpaet jadi salah satu cerminan yang kini terjadi di dunia politik Indonesia jelang Pilpres 2019. Bahayanya, Political les dan lies politics itu justru melanda banyak kalangan elite politik yang mengimbas ke lingkungan pemilih akar rumput.
Demikian diungkap Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra.
"Political lies dan lies politics itu justru banyak melanda kalangan elite politik yang mengimbas ke lingkungan pemilih akar rumput," ujar Azra dalam keterangannya, Senin (22/10).
-
Siapa suami Ratna Sarumpaet? Menikah di tahun 1972, Ratna Sarumpaet dikaruniai empat orang anak.
-
Siapa yang menyebarkan informasi hoaks itu? Yayuk memastikan akun Instagram bernama BP2MI dengan centang hijau yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi milik BP2MI.
-
Siapa yang viral di media sosial? Kisah pilu gadis ini mencuri perhatian publik di media sosial. Sejak pertama kali diunggah, videonya sudah mendapat 34 ribu tanda suka.
-
Kenapa berita tentang Prabowo di Pilpres 2024 disebar? 'Tingkat elektabilitas Prabowo Gibran kini begitu tinggi, pasangan ini diprediksi akan menang. Karena itu pembusukan politik mulai diembuskan untuk merusak kredibilitas Prabowo,' tegas Yusril.
-
Siapa yang menyebarkan hoaks ini? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Siapa yang membuat berita hoaks? Menurut NewsGuard, situs-situs ini mengklaim diri mereka sebagai sumber berita lokal yang independen, namun tidak mengungkapkan afiliasi partisan atau asing mereka.
Diharapkan, masyarakat di akar rumput tidak menjadi seperti rumput kering yang sangat mudah tesulut dan terbakar kebohongan politik sumbu pendek.
Azra melanjutkan, rangkaian kebohongan Ratna Sarumpaet turut menyeret sejumlah politisi di dalamnya. Hal itu, sudah barang tentu bisa dijadikan senjata bagi khususnya kelompok oposisi dalam hal ini Tim Kampanye Capres-wapres Prabowo-Sandi untuk kemudian memviralkan kasus itu melalui media sosial.
"Tanpa Verifikasi, kebohongan Ratna Sarumpaet segera di viralkan kalangan elite politik pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomer urut 2, dimedia sosial dengan cepat menjadi isu politik" jelasnya.
Penyebaran itu dianggap Azra sebagai cara untuk mendiskreditkan lawan politiknya dalam kontestasi Pilpres 2019 mendatang. Terbukti setelah Polri menyatakan bahwa tidak menemukan bukti hahwa Ratna Sarumpaet dipukuli di Bandung, dan Ratna Sarumpaet pun mengakui perihal kebohongannya itu.
Polri segera menetapkan Ratna Sarumpaet sebagai tersangka dan sejumlah elit politik pun turut diperiksa sebagai saksi dalam kasus Ratna Sarumpaet tersebut.
Dengan begitu dia kemudian menyebut kasus kebohongan politik Ratna Sarumpaet menjadi sangat sarat dan tumpang tindih dengan politik kebohongan yang tanpa bukti, dan tanpa verifikasi kebenaran.
"Politik kebohongan secara sederhana berarti politik tanpa bukti, tanpa verifikasi kebenaran atau ketidakbenaran informasi, fakta dan data terkait" paparnya.
Tanpa proses ini, menurut Azra politik menjadi sarat kebohongan dan manipulatif yang satu tujuannya, mengarah untuk menyerang lawan politiknya dengan membuat isu dan memviralkan isu-isu kebohongan.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polisi menangkap terduga penyebar hoaks rekaman suara Forkopimda Batubara mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaHasto mengaku PDIP tidak akan melakukan kampanye hitam atau black campaign.
Baca SelengkapnyaKubu Ganjar-Mahfud akan memberikan bantuan hukum kepada Palti Hutabarat.
Baca SelengkapnyaPelaporan itu buntut pernyataan Roy Suryo yang menuding pemilik akun Fufufafa 99% adalah milik Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaFenomena ini dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kualitas proses demokrasi hingga berpotensi menimbulkan konflik antar pendukung calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaMeski Palti Hutabarat tidak ditahan, Bareskrim memastikan bakal terus melanjutkan proses penyidikan kasus
Baca SelengkapnyaPenyerahan tersangka dan barang bukti akan dilakukan pada hari ini Selasa 19 Maret 2024 di kantor Kejari Batubara, Sumatera Utara.
Baca SelengkapnyaPalti bukan merupakan pihak pertama yang menyebarkan video tersebut.
Baca SelengkapnyaTodung Mulya Lubis mengungkapkan kronologi penangkapan Palti yang dilakukan oleh polisi.
Baca Selengkapnya"Pengkapan Palti Hutabarat memakai pasal tersebut jelas keliru. Saya harus mengoreksi kesalahan polisi ini," kata Henri
Baca SelengkapnyaPelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih baru akan digelar pada 20 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaHasto meminta agar pejabat-pejabat tersebut melakukan tes kebohongan.
Baca Selengkapnya