Kasus Sengketa Lahan Tanah di Bali Masih Menonjol Selama 2018

Merdeka.com - Ombudsman Provinsi Bali di tahun 2018 telah menyelesaikan 110 laporan masyarakat dari jumlah total 126 laporan yang sudah masuk.

Dari catatan Ombudsman Provinsi Bali, laporan yang paling banyak pada tahun 2018 mengenai masalah pertanahan sebanyak 20 persen. Kemudian kepegawaian 13 persen, kepolisian 11 persen, serta pendidikan dan infrastruktur yang masing-masing 8 persen.

Kepala Ombudsman Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab mengatakan, untuk laporan yang telah ditangani sudah mencapai 87 persen.

"Kita senang dengan capaian yang ada, kita bisa menghasilkan 87 persen dari pemeriksaan laporan dari total 126 laporan yang masuk ke Ombudsman. Kita juga senang Ombudsman ikut mendorong upaya perbaikan pelayanan publik dengan cara menyelesaikan laporan-laporan masyarakat," kata Umar saat konferensi pers, di kantor Ombudsman Denpasar, Bali, Kamis (3/12).

Menurut Umar, untuk tahun 2018, laporan yang paling banyak masuk ada masalah pertanahan yang paling banyak terjadi di Kabupaten Badung, dan Kota Denpasar. "Pertanahan yang paling banyak di tahun 2018, karena mencapai 20 persen. Untuk pertahanan yang paling banyak kasus personal seperti patok (tanah) yang harus diukur ulang dan sebagainya," ujarnya.

Untuk kendalanya tidak bisa menyelesaikan sisa laporan kasus tersebut, Umar berpendapat karena setiap laporan ada levelnya tersendiri. Mulai level sedang, ringan dan berat.

"Mungkin pada level berat yang belum bisa kita mencapai 99 persen. Berat karena memang butuh waktu yang cukup panjang. Kita upayakan mencapai 99 persen, karen kita dikasih waktu sampai 15 Januari 2019," ujarnya.

"Kita berharap tahun 2019, semakin banyak yang melapor ke Ombudsman, supaya lebih baik lagi perbaikan-perbaikan pelayanan publik ini," tandas Umar.