Kasus Siyono, DPR pertimbangkan pangkas anggaran Densus 88
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa kecewa atas kesalahan prosedur Densus 88 yang mengakibatkan meninggalnya terduga teroris Siyono. Lantas Desmond mempertanyakan apakah teroris ini benar ada atau dibuat ada agar Densus 88 mendapat anggaran negara.
"Dengan ini juga akan mempertimbangkan anggaran untuk Densus, selain itu peristiwa ini akan menjadi catatan dalam revisi undang-undang terorisme. Ada pertanyaan mendasar yang belum terjawab teroris ini ada atau enggak sih hari ini?" ujar Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).
Politikus Partai Gerindra ini menyatakan bahwa DPR akan mendorong agar Polri menjatuhkan sanksi kepada anggota Densus yang diduga membunuh Siyono. Dia juga berharap humas Polri diberi sanksi atas komentarnya yang berspekulasi bahwa pihak yang mendukung diungkapnya kasus Siyono sebagai pro terhadap teroris.
-
Mengapa DPR RI minta pelaku dihukum berat? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4).
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Apa yang diminta DPR ke Polisi? 'Pokoknya wajib dijatuhi hukuman pidana, biar jera orang-orang nekat itu. Dan sebagai sebagai warga Jakarta, kami tentunya berharap pihak kepolisian bisa menjadikan ini bahan evaluasi.' 'Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,' tambah Sahroni.
-
Apa yang diminta DPR dari polisi? Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan setelah ditemukannya mayat remaja laki-laki bernama Afif Maulana (AM) di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga dianiaya kepolisian.
-
Bagaimana DPR meminta polisi usut kasus? Sahroni meminta polisi menjawab pertanyaan publik dengan hasil penyelidikan yang objektif.
"Apa sanksi komandan densus 88 terhadap kesalahan ini. Apa sanksi bagi Humas Polri yang omongannya yang menganggap seseorang atau lembaga yang mencoba-mencoba mengungkap kasus ini sebagai pendukung teroris, karena ingin melakukan investigasi ini," ungkapnya.
Menurut Desmond, pihak kepolisian harus segera melakukan evaluasi internal. Sebab menurutnya aparat penegak hukum harus memikirkan pula bagaimana perasaan keluarga korban. Bukan malah menyogoknya dengan dua gepok uang yang masing-masing tingginya 10 cm agar kasusnya tak diungkap.
"Kalau betul uang itu untuk keluarga Siyono, berarti polisi hanya menghargai manusia dengan uang ini cermin kebijakan kepolisian. Hidup mati seseorang ukurannya dengan uang ini, ada sesuatu yang tidak benar dengan pimpinan kepolisian zaman sekarang," pungkasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud menyebut, kasus ini sudah direspons cepat oleh kepolisian.
Baca Selengkapnya"Kasus ini sangat memprihatinkan, korban tewas sia-sia karena perilaku oknum yang brutal," kata Habiburokhman.
Baca SelengkapnyaSupriansa mengusulkan agar Komnas HAM lebih mendalami kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaIbas mengutuk keras kasus penculikan dan penganiayaan Paspampres terhadap pemuda Aceh.
Baca SelengkapnyaTidak masuk akal hakim memvonis bebas Tannur yang merupakan anak mantan anggota DPR
Baca SelengkapnyaAgar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.
Baca SelengkapnyaRespons Panglima TNI Jenderal Agus Soal Prajurit Keroyok Relawan Ganjar-Mahfud
Baca SelengkapnyaPerintah Kapolri itu guna memastikan apakah DE yang merupakan pegawai KAI berdiri sendiri atau tergabung dalam jaringan kelompok teroris lain.
Baca SelengkapnyaKetut Sumedana mengatakan untuk kasus ini telah ditangani oleh masing-masing pimpinan institusi
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin meminta Sesjen Wantannas mendekati Presiden Terpilih Prabowo Subianto di pemerintahan ke depan
Baca SelengkapnyaDasco juga turut berbelasungkawa dan berdukacita serta prihatin atas meninggalnya Dini Sera.
Baca SelengkapnyaMantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim Polri) Komjen Pol (Purn) Susno Duadji merespons kasus pembunuhan Vina Dewi yang terjadi di Cirebon
Baca Selengkapnya