Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kasus Staycation, Kemenkumham-Disnaker Bekasi akan Minta Klarifikasi Terlapor

Kasus Staycation, Kemenkumham-Disnaker Bekasi akan Minta Klarifikasi Terlapor karyawati korban staycation lapor polisi. ©2023 Merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bekasi dalam menangani kasus dugaan staycation atau menginap di hotel bagi karyawati yang ingin perpanjang kontrak kerja.

"Kami dari Kemenkumham ingin persoalan ini jelas di masyarakat. Jadi kami datang untuk melakukan kordinasi ke berbagai pemangku kepentingan, itu yang kita lakukan hari ini," ucap Kepala Bidang HAM pada Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Hasbullah, di Komplek Pemkab Bekasi, Senin (8/5).

Dalam pertemuan ini, Kemenkumham Jawa Barat bersama Disnaker membahas seputar kasus dugaan staycation atau menginap di hotel bagi karyawati yang ingin perpanjang kontrak kerja. Namun, Hasbullah belum bisa memastikan ada pelanggaran pada kasus tersebut.

"Pembahasaan pertemuan dengan Disnaker Kabupaten Bekasi normatif, berdasarkan viral saja, kewajiban kami mengetahui dalam kasus ini. Saya belum bisa pastikan sampai ke sana tentang pelanggaran HAM," katanya.

Kepala Bidang Hubungan Industri pada Disnaker Kabupaten Bekasi, Nur Hidayah mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya bersama Disnaker Jawa Barat akan mendatangi perusahaan tempat korban bekerja untuk mengklarifikasi oknum manajer yang menjadi terlapor dalam kasus ini.

"Kami sudah ke lapangan bersama tim gabungan untuk dua perusahaan yang awal muncul di media sosial. Mungkin informasi baru, korban yang melapor itu ternyata identitas perusahaannya beda lagi seperti yang diinformasikan di medsos," katanya.

Dia mengatakan, sejauh ini baru satu korban yang melaporkan kasus dugaan staycation sebagai syarat perpanjang kontrak kerja di perusahaan wilayah Cikarang.

"Sejauh ini belum ada korban lain dan mudah-mudahan tidak ada. Kami berharap dari yang melaporkan tadi, kemudian kami selesaikan, dan kami berharap kasus ini selesai," ungkapnya.

Sebelumnya, karyawati korban dugaan staycation atau menginap di hotel sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Bekasi, Sabtu (6/5). Korban melaporkan dugaan kasus tersebut didampingi kuasa hukumnya.

Korban berinisial AD (24) melaporkan dugaan kasus pelecehan seksual non-fisik yang dialaminya itu dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 6 dan atau 5 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 335 KUHP.

Informasi soal harus staycation bersama atasan sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja bagi pekerja wanita di perusahaan wilayah Cikarang ini ramai di media sodial setelah akun Twitter @miduk17 menulis : Banyak yg up soal perpanjangan kontrak di perusahaan area Cik*rang.

Dalam cuitannya yang diunggah pada 30 April 2023 lalu, @miduk17 menyebut ada oknum atasan perusahaan yang mensyaratkan harus staycation bersama karyawati agar mendapatkan perpanjangan kontrak.

"Yang mengerikan, ini ternyata sudah rahasia umum perusahaan dan hampir semua karyawan tahu," tulis akun tersebut.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Polisi Panggil Penyebar Video Pembubaran Diskusi Kebangsaan di Kemang
Polisi Panggil Penyebar Video Pembubaran Diskusi Kebangsaan di Kemang

Dia mengatakan, Polres Metro Jakarta Selatan akan mendalami pelaku yang menyebarkan video tersebut.

Baca Selengkapnya
Kemnaker Kooperatif Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia
Kemnaker Kooperatif Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Hal ini disampaikan sebagai tanggapan atas kedatangan Tim KPK ke Kantor Kemnaker.

Baca Selengkapnya
Update Kasus Pembubaran Paksa Diskusi Kebangsaan di Kemang, Polisi Tetapkan Tersangka Baru
Update Kasus Pembubaran Paksa Diskusi Kebangsaan di Kemang, Polisi Tetapkan Tersangka Baru

Hingga kini, total ada enam orang ditangkap, tiga di antaranya menyandang status sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Belasan Polisi Diperiksa terkait Pembubaran Diskusi di Kemang, Salah Satunya Kapolsek Mampang
Belasan Polisi Diperiksa terkait Pembubaran Diskusi di Kemang, Salah Satunya Kapolsek Mampang

Propam Polda Metro Jaya memeriksa 11 anggota Polri terkait kasus pembubaran diskusi 'Diaspora bersama Tokoh dan Aktivis Nasional' di Hotel Grand Kemang

Baca Selengkapnya
Polisi Gali Saksi Kunci Kasus Pembubaran Diskusi di Kemang, Ini Sosok dan Perannya
Polisi Gali Saksi Kunci Kasus Pembubaran Diskusi di Kemang, Ini Sosok dan Perannya

Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus pembubaran diskusi kebangsaan oleh sejumlah orang tak dikenal (OTK) di Kemang

Baca Selengkapnya
VIDEO: Fakta Baru Pembubaran Diskusi
VIDEO: Fakta Baru Pembubaran Diskusi "9 Orang Jadi Tersangka, Ngeri Perannya saat di TKP"

Empat tersangka baru yakni berinisial YL (24), WSL (28), FMC (24), dan RAS.

Baca Selengkapnya
Fakta-Fakta Pembubaran Diskusi Kebangsaan di Kemang
Fakta-Fakta Pembubaran Diskusi Kebangsaan di Kemang

Aksi pembubaran diskusi kebangsaan ini menuai kritikan publik.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa Dua Saksi Usut Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Kemnaker Era Cak Imin
KPK Periksa Dua Saksi Usut Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Kemnaker Era Cak Imin

Tim penyidik menjadwalkan memeriksa dua saksi pada hari ini, Selasa (10/10/2023)

Baca Selengkapnya
VIDEO: Polda Metro Jaya Periksa Kapolsek Mampang ke Propam, Usut Motif hingga Buru Otak Pelaku
VIDEO: Polda Metro Jaya Periksa Kapolsek Mampang ke Propam, Usut Motif hingga Buru Otak Pelaku

Kombes Ade Ary mengatakan salah satu anggota polisi yang diperiksa yakni Kapolsek Mampang, Kompol Edy Purwanto.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Polisi Ciduk 5 Orang Pembubaran Diskusi di Kemang, Dua Langsung Jadi Tersangka
VIDEO: Polisi Ciduk 5 Orang Pembubaran Diskusi di Kemang, Dua Langsung Jadi Tersangka

Dua orang itu terindikasi melakukan pidana perusakan hingga menganiaya sekuriti hotel

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Rumah Politikus PKB Cari Bukti Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemenaker
KPK Geledah Rumah Politikus PKB Cari Bukti Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemenaker

KPK belum bersedia memberikan keterangan lengkap terkait penggeledahan

Baca Selengkapnya
KPK Bantah Politisasi Kasus Korupsi di Kemnaker yang Seret Cak Imin
KPK Bantah Politisasi Kasus Korupsi di Kemnaker yang Seret Cak Imin

KPK menegaskan kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TNI di Kemnaker murni proses hukum.

Baca Selengkapnya