Kasus suap Bakamla, KPK jadwalkan periksa Sekjen DPR

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Sekretaris Jenderal DPR, Achmad Djuned. Ahmad akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan atas kasus suap Bakamla.

"Saksi Ahmad Djuned hari ini dijadwalkan untuk diperiksa bagi tersangka NH," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan di KPK, Jumat (11/8).

Selain Ahmad Djuned, penyidik juga menjadwalkan Nofel Hasan untuk dimintai keterangan dalam kasus suap Bakamla tersebut.

Nofel Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Dalam penyidikan kasus itu, Nofel Hasan telah mengembalikan uang sebesar 49 ribu dolar Singapura kepada KPK.

"Pada hari ini penyidik melakukan penyitaan terkait dengan pengembalian uang oleh tersangka dalam jumlah 49 ribu dolar Singapura yang merupakan bagian dari indikasi suap yang diterima oleh tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin, 24 Juli 2017.

Penetapan Nofel sebagai tersangka adalah pengembangan dari indikasi suap pada proyek senilai Rp 220 miliar di Bakamla. Pada perkara itu, KPK sebelumnya sudah menetapkan empat tersangka. Mereka di antaranya Direktur PT Merial Esa Indonesia Fahmy Darmawansyah beserta dua rekannya, Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus, yang ditetapkan sebagai pemberi suap. Adapun tersangka penerima suap adalah Eko Susilo Hadi selaku Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla.