Kasus suap DPRD Jatim, KPK terus dalami adanya budaya setoran dinas

Merdeka.com - Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, lembaga antirasuah terus mendalami soal adanya kabar budaya setoran triwulan yang dilakukan kepala dinas terhadap DPRD Jawa Timur. Hal ini terkait kasus suap DPRD Jawa Timur yang mana KPK sudah menetapkan enam orang baik pejabat Pemprov dan Komisi B DPRD Jatim sebagai tersangka.

"Kami tentu tidak bisa berkomentar, apakah itu kebiasaan atau budaya. Karena sebelum menyimpulkan. Itu harus ada kajian yang panjang. Tidak bisa dari satu kasus lalu kita temukan," kata Febri di kantornya KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (23/6).

Menurut Febri, KPK masih mendalami adanya indikasi budaya triwulan, yang diindikasikan ditemukan di Jawa Timur dan Mojokerto dari hasil operasi OTT yang telah KPK lakukan. Febri mengatakan saat ini KPK tengah fokus pada penanganan perkara.

Febri tak menampik adanya indikasi sejumlah uang untuk setoran triwulan. Ia meliat dari aspek penanganan perkara tentu adalah indikasi suap.

"Dari efek pencegahannya tentu ada akibat kalau hal ini diteruskan terus-menerus, kewenangan DPRD tidak akan maksimal kemudian akan ada pihak-pihak yang tidak terawasi yang bisa melakukan penyimpangan," jelas Febri.

Seperti diketahui, KPK menyegel ruangan Sekretaris dan Ketua Komisi B DPRD Jatim serta menyita uang Rp 150 juta yang diduga dana suap terkait pengawasan penggunaan anggaran tahun 2017 dan revisi Perda Jawa Timur.

Lembaga antirasuah menetapkan enam tersangka dalam kasus tersebut. Menurut Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, tiga orang diduga sebagai pemberi suap dan tiga orang lainnya sebagai penerima suap.

"Diduga pemberi adalah BH (Bambang Heryanto, Kadis Pertanian), ABR (Anang Basuki Rahmat, ajudan kadis pertanian), dan ROH (Rohayati, Kadis Peternakan)," ujar Basaria di Gedung KPK, Selasa (6/6).

Ada pun pihak yang diduga menerima suap di antaranya Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Mochamad Basuki, staf DPRD Jatim, Santoso, dan Rahman Agung.