Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kasus Suap Lelang Jabatan di Kemenag, KPK Duga Jual Pengaruh Banyak di Kementerian

Kasus Suap Lelang Jabatan di Kemenag, KPK Duga Jual Pengaruh Banyak di Kementerian Laode Muhammad Syarif. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) yang melibatkan orang luar, yakni mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Sementara Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin sendiri merupakan pejabat dari fraksi PPP.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyampaikan, relasi, kedekatan, dan pengaruh antar personal menjadi tantangan berat dari pejabat negara.

"Ya kalau soal perdagangan pengaruh ini kemungkinannya banyak terjadi di semua kementerian dan lembaga, bahkan di daerah," kata Laode di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (19/3).

Orang lain juga bertanya?

Laode berharap agar pejabat partai yang menduduki kursi pemerintahan bisa bekerjasama secara profesional dengan petugas partai. Partai asal pejabat tersebut pun mesti tahu batasan terhadap kadernya yang menduduki kursi penting di pemerintahan.

"Parpol asalnya tidak ikut campur tangan kepada kader partainya yang sedang jadi menteri. Karena itu akan menyulitkan menteri. Bayangkan saya seorang menteri, tapi saya juga kader partai tertentu, kalau misalnya sering digangguin pasti sulit untuk profesional," jelas dia.

Dia mengatakan, partai politik harus memberikan kesempatan kepada kadernya yang menjabat di pemerintahan untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Sebab pada akhirnya, hal itu akan memberikan nama baik ke partai tersebut.

"Oleh karena itu kami harap para pejabat publik tidak suka perdagangkan pengaruh untuk tujuan yang bisa berakibat pada benturan kepentingan," Laode menandaskan.

Reporter: Nanda Perdana PutraSumber: Liputan6.com

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Seputar Partai Coklat, Definisi Lengkap hingga Asal-Usulnya
Seputar Partai Coklat, Definisi Lengkap hingga Asal-Usulnya

Isu mengenai "Partai Coklat" menarik perhatian masyarakat dan memicu diskusi mengenai netralitas dalam proses demokrasi pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Cerita KPK Temukan Penerbitan WTP di Kementerian Ada Unsur Korupsi
Cerita KPK Temukan Penerbitan WTP di Kementerian Ada Unsur Korupsi

Padahal BPK memiliki tugas peran yang penting untuk mengawasi aliran uang negara mulai dari hulu sampai ke hilirnya.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Wanti-Wanti Pejabat Negara soal Konflik Kepentingan: Itu Wujud Nyata Korupsi!
Ketua KPK Wanti-Wanti Pejabat Negara soal Konflik Kepentingan: Itu Wujud Nyata Korupsi!

"Conflict of interest (benturan kepentingan) bukan lagi sekedar embrio korupsi melainkan wujud nyata perilaku korupsi itu sendiri," kata Nawawi.

Baca Selengkapnya
Megawati Sentil Partai Politik Rebutan Jatah Menteri, Ini Ucapannya
Megawati Sentil Partai Politik Rebutan Jatah Menteri, Ini Ucapannya

Megawati Sentil Partai Politik Rebutan Jatah Menteri, Ini Ucapannya

Baca Selengkapnya
KPK Rotasi dan Lantik 12 Pejabat Tinggi Pratama, Berikut Daftarnya
KPK Rotasi dan Lantik 12 Pejabat Tinggi Pratama, Berikut Daftarnya

Sebanyak 12 pegawai resmi menduduki posisi baru usai dilantik di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (16/8).

Baca Selengkapnya
Komposisi Pansel Capim KPK Dinilai Tidak Ideal, Ini Alasannya
Komposisi Pansel Capim KPK Dinilai Tidak Ideal, Ini Alasannya

Presiden Jokowi menetapkan sembilan anggota Pansel Capim KPK.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Komisi III Blak blakan KemenkumHAM Disusupi Virus Berbahaya Rusak Pegawai
VIDEO: Komisi III Blak blakan KemenkumHAM Disusupi Virus Berbahaya Rusak Pegawai

Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Golkar Supiansa merspons soal target kinerja peningkatan kompetisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan HAM.

Baca Selengkapnya
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai

Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak

Baca Selengkapnya