Kasus Suap Lelang Jabatan di Kemenag, PPP Tegaskan Menag Tak Pernah Mau KKN

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy sebagai tersangka dugaan suap lelang jabatan di lingkungan Kementerian Agama. KPK juga menyegel ruang kerja Menteri Agama dan Sekjen Kementerian Agama.

Sekjen PPP Arsul Sani tak mau berspekulasi apakah ada peran dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin atau tidak di dalam kasus itu.

"Kalau soal peran Menteri Agama saya juga tidak ingin berkomentar, tapi sekali lagi asas praduga tak bersalah itu harus tetap melekat," kata Arsul saat jumpa pers di DPP PPP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3).

Arsul menilai, Lukman yang juga kader PPP bekerja secara baik sebagai Menag. Menurutnya, Lukman merupakan menteri yang tak mau melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Selain itu, kasus Rommy murni di luar dugaan PPP.

"Pak Lukman selama ini merupakan salah satu menteri yang tidak mau begitu-begituan itu jelas (melanggar hukum, suap dan korupsi), makanya kinerja beliau juga bagus bahwa ada hal-hal yang terjadi itulah yang di luar dugaan kita semua," ucapnya.

Terpisah, Wasekjen DPP Achmad Baidowi mengatakan, kasus Rommy merupakan oknum yang bermain. Menurutnya, sejauh ini Kemenag telah melakukan prosedur dan ketetapan yang benar soal jabatan tinggi.

"Ini dari Kemenag sudah clear ada protapnya, tapi terus kok ada oknum-oknum yang bermain ya ini Wallahualam. Tapi kan Kemenag sudah menyiapkan protap dan prosedur rekruitmen pejabat baik di kementerian, wilayah, daerah maupun pusat itu sudah ada mekanismenya semua," ucapnya di DPP PPP.

Pria yang akrab disapa Awiek itu menerangkan, Kemenag sudah punya prosedur sendiri soal pengisian jabatan tinggi sesuai ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Setelah itu, Menteri Agama yang akan memutuskan siapa yang terbaik untuk mengisi jabatan tersebut.

"Kalau kemudian ada imbuh-imbuh atau bumbu-bumbu soal begini ya itu di luar kendali Kementerian Agama dan tidak ada kaitannya dengan partai. Saya sendiri sebagai pengurus partai sudah lama tidak ke Kementerian Agama itu tidak tahu di dalamnya seperti apa," tandas Baidowi.