Kasus Suap Penanganan Perkara, Eks Penyidik KPK Robin Pattuju Dituntut 12 Tahun Bui

Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa mantan penyidik KPK dari Polri Stepanus Robin Pattuju 12 tahun penjara dan pidana denda Rp500 juta subsider 6 bulan penjara. Vonis itu diberikan terkait kasus dugaan penerimaan suap penanganan korupsi yang ditangani KPK terhadap lima perkara.

Tuntutan tersebut dibacakan jaksa dalam sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (6/12). Jaksa menilai Robin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap sesuai dakwaan alternatif pertama.

Berdasarkan Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 11 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.

"Terdakwa Stepanus Robin Pattuju terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama," kata jaksa KPK Lie Putra Setiawan saat bacakan tuntutan.

Robin dianggap jaksa menerima hadiah berupa uang suap untuk mengurus dan mengamankan sejumlah perkara senilai Rp 11.025.077.000 dan USD 36 ribu atau jika dirupiahkan senilai Rp 513.297.001. Bila ditotal setara dengan Rp 11,5 miliar dari para berpekara.

"Menuntut agar majelis halim menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah Rp500 juta sibsider 6 bulan," kata Lie.

Adapun dalam tuntutan terhadap Robin, JPU mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yakni perbuatan tedakwa tidak mendukung pemerintah dalam agenda pemberantasan korupsi.

"Perbuatan terdakwa merusak citra kepercayaan masyarakat, terhadap lembaga hukum KPK dan Polri. Terdakwa tidak mengakui kesalahannya, terdakwa berbelit-belit selama persidangan," ujar jaksa.

Sementara hal-hal yanh jadi pertimbangan meringankan, Robin dianggap berprilaku sopan selama persidangan dan belum pernah melanggar hukum.

Selain itu, JPU juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp2,32 miliar yanh harus dibayarkan Robin selambat-lambatnya satu bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Jika dalam waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh jaksa untuk dilelang, guna menuutupi uang pengganti tersebut," katanya.

"Dalam hal terdakwa, terpidana tidak mempunya harta benda yang tercukupi untuk mengganti uang oengganti maka diganti pidana penjara selama 2 tahun," tambahnya.

Dakwaan

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) asal Polri Stepanus Robin Pattuju didakwa menerima uang Rp 11.025.077.000 dan USD 36 ribu atau jika dirupiahkan senilai Rp 513.297.001. Jika ditotal setara dengan Rp 11,5 miliar.

Jaksa menyebut Robin menerima suap sejak Juli 2020 hingga April 2021. Suap berkaitan dengan penanganan kasus di KPK. Robin menerima suap bersama dengan seorang pengacara bernama Maskur Husain.

Berikut rincian uang yang diterima Robin bersama Maskur Husain;

1. Dari Wali Kota Tanjungbalai Muhamad Syahrial sejumlah Rp 1.695.000.000,

2. Dari Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan politikus Partai Golkar Aliza Gunado sejumlah Rp 3.099.887.000 dan USD 36 ribu,

3. Dari Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna sejumlah Rp 507.390.000,

4. Dari Usman Effendi sejumlah Rp 525.000.000,

5. Dari mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sejumlah Rp 5.197.800.000.

Atas perbuatannya, Robin didakwa melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 11 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.