Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kasus suap perkara MA, Kasubdit Andri Tristianto divonis 9 tahun bui

Kasus suap perkara MA, Kasubdit Andri Tristianto divonis 9 tahun bui Andri Tristianto Sutrisna usai diperiksa KPK. ©2016 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna divonis 9 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Vonis itu diberikan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) setelah Andri dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp 400 juta dan gratifikasi sebesar Rp 500 juta untuk mengamankan perkara PT Citra Gading Asritama (CGA).

"Menyatakan terdakwa Andri Tristianto Sutrisna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Andri Tristianto Sutrisna selama 9 tahun dan denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan bila terdakwa tidak dapat membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," kata ketua majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar dalam sidang pembacaan putusan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (25/8).

Putusan itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta agar Andri divonis selama 13 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan berdasarkan pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam memberantas korupsi, mencoreng lembaga tinggi negara yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan pidana berbuat lagi, punya tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung bagi keluarga," tambah anggota majelis hakim Fauzi.

Dalam dakwaan pertama, Andri dinilai terbukti menerima Rp400 juta dari pemilik PT Citra Gading Asritama (CGA) Ichsan Suaidi melalui pengacara Ichsan yaitu Awang Lazuardi Embat agar mengusahakan penundaan pengiriman salinan putusan kasasi atas nama Ichsan Suaidi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur supaya tidak segera dieksekusi oleh jaksa dan untuk mempersiapkan memori Peninjauan Kembali (PK).

Dalam pertemuan di Hotel JW Marriot Surabaya pada 5 Februari 2016 antara Andri, Awang dan karyawan PT CGA Triyanto menyepakati besaran dari Ichsan ke Andri sebesar Rp 400 juta. Uang diberikan pada 12 Februari sekitar pukul 22.30 WIB di Hotel Atria Tangerang, melalui Sunaryo dan Awang. Setelah Andri pulang ke rumahnya, uang disimpan di tas koper biru dan beberapa saat kemudian Andri ditangkap petugas KPK.

"Uang itu adalah kesanggupan untuk hadiah atau pekerjaan yang akan dilakukan dari Ichsan, dengan beralihnya uang Rp 400 juta dari Ichsan dan Awang ke Andri untuk mengusahakan penundaan salinan putusan kasasi agar jaksa tidak segera melakukan eksekusi sehingga Ichsan bisa punya waktu lebih lama untuk membuat memori peninjauan kembali," tambah hakim Fauzi.

Andri tidak sendirian untuk mengurus perkara ini tapi ia bekerja sama dengan Kosidah yaitu staf pada Panitera Muda Pidana Khusus MA. Andri bertanya ke Kosidah terkait nomor putusan perkara Ichsan dan agar mendapat kepastian penundaan pengiriman salinan putusan kasasi Ichsan dapat dilakukan untuk 3 bulan ke depan.

"Andri tidak punya kewenangan untuk menunda pengiriman petikan dan salinan perkara kepada pihak pengadilan pengadil, terdakwa dibantu oleh staf bagian kepaniteraan pidana khusus Kosidah, hal itu dibuktikan dengan bukti petunjuk percakapan BBM terdakwa dengan Kosidah. Setelah mendapat informasi dari Kosidah, maka terdakwa menyampaikan ke Awang dan meminta pertemuan di Jakarta untuk membahas teknis hukum dan non teknisnya," tambah hakim.

Selain bertanya mengenai perkara Ichsan, Andri juga bertanya mengenai perkara lainnya yaitu (1) Perkara kasasi dari Bengkulu atas nama Ir. Andi Reman Sugiyar Bin Kastoer, nomor 2860 K/Pid.Sus/2015; (2) Perkara peninjauan kembali dari Pekanbaru atas nama H. Zakri nomor 195 PK/Pid.Sus/2015; (3) Perkara dari Tasikmalaya atas nama Soetopo Oey, nomor 1645K/Pid.Sus/2015; (4) Perkara peninjauan kembali nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 atas nama H. Ali Khosin, SE, (5) Perkara peninjauan kembali nomor 218 PK/Pid.Sus/2015; (6) Perkara peninjauan kembali atas nama dr. Suwignyo nomor 15 PK/Pid.Sus/2015; (7) Perkara peninjauan kembali atas nama Syahrizal Hamid,dkk Nomor: 97 PK/Pidsus/2015.

Sedangkan dalam dakwaan kedua, Andri didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp500 juta terkait dengan kewenangannya yaitu mengenai sejumlah perkara Tata Usaha Negara (TUN) dan tindak pidana khusus (pidsus) yang ditangani oleh pengacara di Pekanbaru Riau bernama Asep Ruhiat sehingga dinilai bersalah berdasarkan pasal 12B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perkara TUN dengan pemohon Wendry Purbyantoro, pemohon Riwayati, pemohon Burhan Koto melawan Zulheri, pemohon Burhan Koto melawan Marwan, pemohon Camat Kubu; selanjutnya perkara atas nama pidsus H. Zakri, atas nama Yumadris, atas nama Syahrizal Hamid dan satu perkara pidsus No 97 PK/Pid.Sus/2015.

Asep Ruhiat bertemu dengan Andri pada 1 Oktober 2015 dan meminta Andri untuk memantau perkembangan perkara-perkara yang ditangani. Pada pertemuan itu Andri menerima uang sebesar Rp300 juta dari Asep. Andri kembali menerima uang Rp150 juta pada November 2015 dari Asep di Summarecon Mall Serpong Tangerang dan selain menerima uang dari Asep, Andri menerima uang Rp50 juta dari pihak lain terkait penanganan perkara tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

"Terdakwa mengakui menerima Rp500 juta dari Asep Ruhiyat didukung alat bukti petunjuk komunikasi antara Asep Ruhiyat dan pihak lain yang semuanya Rp500 juta sehingga menjelaskan bahwa hadiah atau bantuan untuk memonitor perkara yang ditanganinya, sehingga masuk dalam perbuatan suap menyuap. Terdakwa tidak melaporkan ke KPk sempai 30 hari sebagaimana yang disyaratkan pasal 31 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata hakim Faisal.

Hakim juga mengakui bahwa pendapatan Andri tidak sesuai dengan harta benda yang dimilikinya karena gaji dan remunerasi Andri sebagai Kasubdit Kasasi Perdata sejak Februari 2012 adalah Rp18 juta per bulan, namun pada 2014 membeli mobil merek Honda Mobillio secara tunai seharga Rp160 juta dan tahun 2015 membeli mobil merk Ford jenis Ecosport secara tunai.

"Terdakwa juga memiliki 3 unit rumah yaitu rumah di Jalan San Lorenzo 5 nomor 11 Gading Serpong Tangerang, rumah di jalan taman Parahyangan 1 nomor 12 Lippo Karawaci Tangerang dan rumah di Malang. Di persidangan terdakwa mengakui rumah bearsal dari pengurusan perkara-perkara, jadi bukan dari gaji sebagai PNS sehingga bersal dari pendapat tidak sah, sehingga semua unsur dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan," tambah hakim.

Atas putusan tersebut, jaksa penuntut umum KPK menyatakan pikir-pikir.

"Kami sementara waktu pikir-pikir," kata JPU KPK Lie Putra Setiawan.

"Kami juga pikir-pikir yang mulia," kata pengacara Andri, Sholeh.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP