Kasus suap politikus PDIP, KPK periksa Dirut PT Windu Tunggal Utama

Merdeka.com - Direktur PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir (AKH) hari ini dijadwalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi kasus proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016 dengan tersangka anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti (DWP).

"AKH diperiksa sebagai saksi dengan tersangka DWP terkait penerimaan hadiah proyek kementerian PUPR tahun 2016," ujar Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Selasa (19/1).

Selain AKH, KPK sudah melakukan pemeriksaan perdana bagi tiga tersangka lainnya yaitu Damayanti Wisnu Putranti, Dessi A Edwin, dan Julia Prastyarini, Senin (18/1) kemarin. Ketiganya diperiksa oleh penyidik KPK hampir sepuluh jam lebih, namun ketiganya kompak irit memberikan pernyataan kepada awak media.

Abdul Khoir sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait pemberian uang suap kepada Damayanti Wisnu Putranti, terkait proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera). Selain Abdul Khoir dan Damayanti Wisnu Putranti, dua orang pihak swasta atas nama Julia Prasrtyarini atau Uwi dan Dessy A. Edwin juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima suap dari Abdul Khoir.

Penetapan tersangka ini buntut operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik KPK terhadap keempatnya pada Rabu (13/1) malam di bilangan Senayan, Jakarta. Pada operasi tersebut, KPK mengamankan 6 orang. Namun KPK membebaskan 2 orang sopir karena tidak terbukti melakukan unsur pidana. Kemudian sisanya resmi ditetapkan tersangka setelah melakukan pemeriksaan hampir 24 jam.

Dalam operasi senyap itu KPK juga mengamankan SGD 99.000 sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, Damayanti, Julia, dan Dessy disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Sementara Abdul Khoir dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.