Kasus Tahanan Kabur, Ombudsman Temukan Maladministratif di Rutan BNN Sumut
Merdeka.com - Berdasarkan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LAHP) terkait tahanan kabur dari rutan Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera Utara (Sumut), pada Minggu 16 Mei 2021. Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, mengatakan pihaknya menemukan maladministratif dan penyimpangan dalam proses penjagaan tahanan di rutan BNN Sumut dan BNN kabupaten/kota.
"Nah salah satu di antaranya itu adalah kami melihat ada maladministratif, penyimpangan prosedur dalam hal proses penjagaan tahanan di lingkungan rutan," kata Abyadi, Rabu (2/6).
Salah satu maladministratif yang ditemukan Ombudsman Sumut adalah penjaga tahanan di BNN Sumut dijaga oleh sekuriti dan juga merangkap sebagai petugas pengamanan kantor.
-
Siapa yang memimpin Ombudsman RI? Ketua Ombudsman RI Muhammad Nadjih mengatakan, dari 45,64 persen tersebut, sebanyak 4,17 persen atau 190 puskesmas di Indonesia tak memiliki dokter.
-
Kenapa Ombudsman RI melakukan kajian di 4 provinsi tersebut? Asisten Ombudsman RI Bellinda W Dewanty mengatakan, pemilihan empat provinsi tersebut diakibatkan banyaknya laporan yang diterima dari sana.'Kami melihat di empat provinsi ini jumlah pengaduan masyarakat cukup banyak diterima Ombudsman dan permasalahan di empat wilayah ini menjadi hal yang perlu jadi atensi pemda,' kata Bellinda.
-
Bagaimana Ombudsman RI mengawasi kinerja Kemenkes dan BPJS? 'Dalam durasi waktu yang patut, respons, dan tindak lanjut Kementerian/Lembaga di atas akan dipantau Ombudsman. Jika diperlukan, resolusi dan pencarian kerangka penyelesaian bisa dilakukan bersama atau setidaknya berkonsultasi dengan Ombudsman,' kata Bellinda.
-
Apa yang diungkap oleh Ombudsman RI tentang puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Siapa yang terbukti terlibat pungli di Rutan KPK? 90 pegawai Komisi Antirasuah yang telah terbukti terlibat dalam praktik pungli.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
"Lalu, lebih ironi lagi ketika kami lanjutkan itu ke BNN kabupaten/ kota. Di situ malah (tahanan) yang jaga itu adalah sekuriti, satpam di kantor itu," ungkap Abyadi.
Atas temuan itu, Ombudsman Sumut merekomendasikan beberapa hal terkait adanya maladministratif di BNN Sumut.
"Nah karena itu kami mendorong supaya untuk menghindari terjadinya kejadian-kejadian seperti ini (tahanan kabur). Kami melihat bahwa perlu ada rekrutmen. Kami dorong supaya melakukan rekrutmen petugas jaga tahanan di BNN," ujar Abyadi.
Selain itu, Ombudsman mendorong agar BNN Sumut memperbaiki tata kelola strukturnya. Misalnya, adanya bidang khusus untuk pengawasan tahanan.
"Kami juga mendorong agar BNN memperbaiki tata kelola struktur. Karena sebetulnya tidak ada khusus bidang yang menangani tentang pengawasan tahanan di rutan (BNN)," ujar Abyadi.
Ombudsman Sumut juga meminta kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumut agar segera mengeksekusi tahanan narkoba di BNN yang sudah divonis untuk segera dipindahkan ke lapas. Sehingga tidak menjadi beban BNN Sumut untuk menjaganya.
"Ya petugas khusus (seharusnya), jangan penyidik. Ini yang terjadi penyidik yang tugas fungsi utamanya bukan itu. Rangkap, itu yang enggak benar," pungkas Abyadi.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejumlah napi yang pernah mendekam di Rutan Kelas IIB Kupang mengadukan penyimpangan petugas penjara itu kepada Ombudsman NTT.
Baca SelengkapnyaHal itu perlu dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya membongkar kondisi Rutan Kelas I Salemba usai inspeksi mendadak (sidak).
Baca SelengkapnyaAkmal mengingatkan seluruh OPD untuk berbenah. Dia juga menekankan perlunya pembinaan pegawai.
Baca SelengkapnyaKeduanya diminta klarifikasi terkait kasus menonjol yang terjadi di wilayah hukum Sulteng dan NTT sehingga menyedot perhatian publik.
Baca SelengkapnyaDelapan tahanan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara, Sabtu (11.11).
Baca SelengkapnyaKedelapan warga binaan itu terindikasi membantu pegawai berinisial M.
Baca SelengkapnyaRikwanto menceritakan pengalamannya saat masih bertugas menjadi anggota polisi.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III DPR Fraksi PKS Adang Daradjatun menyoroti tajam dua kasus besar di Polda Sulteng dan Polda NTT
Baca SelengkapnyaWilly menyebut saat ini pihak kepolisian dan juga pihak BNN juga telah dilibatkan untuk memburu ketujuh tahanan itu.
Baca SelengkapnyaKomisi antirasuah itupun mengingatkan bahwa dugaan korupsi di lapas juga dapat terjadi.
Baca SelengkapnyaSejumlah tahanan yang kabur sudah ditangkap kembali.
Baca Selengkapnya